URBANCITY.CO.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluruskan kabar mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di dalam kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu memastikan fasilitas pendidikan tersebut tidak memakai area hutan kota. Pemerintah hanya membidik lahan kampus UI di sisi wilayah Jakarta yang berbatasan langsung dengan hutan kota.
“Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan,” ujar Ipu, Rabu, 18 November 2026.
Rencana ini bermula saat Kementerian Sosial meminta UI mencari ketersediaan lahan untuk Sekolah Rakyat. Pihak kampus sempat menawarkan beberapa alternatif lahan, termasuk bidang tanah seluas 1,5 hektare di Rawamangun dan Cawang. Namun, Kemensos menilai kapasitas tanah tersebut terlalu sempit. Lahan itu tidak sanggup menampung target 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA asal DKI Jakarta.
Sebagai opsi pengganti, UI menawarkan lahan di area kampus utama yang masuk wilayah DKI Jakarta. Lokasi ini berdekatan langsung dengan kawasan hutan kota. Meski demikian, Gus Ipul menegaskan pemerintah belum menetapkan keputusan final. Tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus mengecek lapangan serta memverifikasi kesesuaian administrasi.
Baca Juga :Â Kemenperin Gandeng HIPPINDO dan MR.DIY, Perluas Pasar IKM ke Ritel Modern Global
Standar Ketat dan Sikap Pejabat Terkait
Menurut Gus Ipul, pembangunan Sekolah Rakyat wajib memenuhi sejumlah persyaratan ketat. Standar itu mencakup penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta kepastian bebas dari zona rawan bencana. Proyek ini juga harus mematuhi aturan tata ruang. Ia pun mengapresiasi kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam proses pengecekan lapangan.
“Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram (Gubernur DKI Jakarta), menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama,” ucapnya.
Polemik ini mencuat setelah Gus Ipul pada Senin, 16 November 2026, sempat menyebut rencana pemanfaatan sekitar 8 hektare dari total lebih dari 100 hektare Hutan Kota UI.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul saat itu.
Direktorat Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI segera meluruskan pernyataan tersebut. Pihak kampus menyatakan usulan lahan bukan bagian dari kawasan hutan kota, melainkan area kampus UI di sisi Jakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak pernah mengusulkan Hutan Kota UI. Ia justru menawarkan lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Senada dengan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan pemerintah tidak berencana mengalihfungsikan kawasan Hutan Kota UI. “Tidak ada rencana itu dan saya pastikan saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan-bangunan tertentu,” ujar Imin melalui akun Threads @cakiminow, Rabu, 18 November 2026.




