URBANCITY.CO.ID – Tren perjalanan masyarakat urban kini bergeser drastis dari sekadar liburan singkat menjadi pencarian pengalaman bermakna, wellness retreat, dan workation berkualitas tinggi.
Merespons dinamika ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merangkul 38 kementerian dan lembaga (K/L) untuk merumuskan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045.
Langkah terpadu ini membuka peta jalan baru bagi pertumbuhan ekonomi destinasi sekaligus menjamin kepastian iklim investasi jangka panjang di sektor pariwisata nasional.
Sinergi lintas kementerian ini mengunci kepastian regulasi yang selama ini dinanti oleh para pelaku industri dan investor lifestyle hospitality.
Baca Juga: Kemenpar Garap Pasar Wisatawan Affluent Lewat Nusantara Luxury Exchange di Surabaya
Integrasi menyeluruh ini menjamin pembangunan sektor pelesir bergerak sinkron dengan visi Indonesia Emas 2045, mengubah potensi alam serta budaya nusantara menjadi portofolio investasi premium bernilai tambah tinggi bagi masyarakat lokal.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, dalam sambutannya pada acara “Kick-off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2027–2045” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menegaskan bahwa cetak biru ini menjadi pemandu arah masa depan sektor pariwisata.
“Pembangunan kepariwisataan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu sektor. Pariwisata merupakan sektor multisektor yang membutuhkan dukungan dan keterpaduan berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan RIPPARNAS memerlukan kontribusi, sinergi, dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat saling mendukung,” kata Bayu Aji.
Integrasi Lintas Sektor Menjamin Kepastian Investasi Wisata
Baca Juga: Kemenpar Perkuat Komunikasi Terpadu Pacu Investasi Pariwisata Berkualitas
Pemerintah menempatkan dokumen RIPPARNAS sebagai instrumen acuan utama bagi kementerian, pemerintah daerah, swasta, hingga operator destinasi di lapangan.
Kebijakan ini menyelaraskan pembangunan pariwisata nasional dengan agenda daerah secara komprehensif, mulai dari pembenahan infrastruktur, perbaikan konektivitas transportasi modern, hingga peningkatan fasilitas gaya hidup premium.
Keterpaduan antarbidang tersebut menyentuh seluruh rantai pasok ekonomi modern, mencakup kelestarian lingkungan, standardisasi fasilitas kesehatan ramah pelancong, ekosistem ekonomi kreatif, dan pemberdayaan komunitas lokal.
Fondasi kokoh ini memberi sinyal positif bagi pelaku bisnis properti resor, glamping, dan sentra rekreasi urban untuk menanamkan modal dengan tingkat risiko terukur.
Baca Juga: Peluang Bisnis Wisata Tematik: Kemenpar Bidik Pasar Premium Urban
“Melalui pelibatan 38 kementerian/lembaga, kami berharap setiap sektor dapat memberikan masukan, informasi, serta pandangan mengenai kebijakan dan program yang dimiliki. Kontribusi tersebut sangat penting untuk memastikan RIPPARNAS yang disusun menjadi pedoman bersama dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan kepariwisataan Indonesia hingga 2045,” kata Bayu.
Harmonisasi Regulasi Daerah Pacu Pertumbuhan Destinasi Baru
Kemenpar menyelaraskan dokumen perencanaan ini dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Keselarasan regulasi pusat dan daerah ini memangkas hambatan birokrasi, sehingga mendorong percepatan realisasi proyek fasilitas wisata tematik berstandar internasional di berbagai pelosok daerah.
Baca Juga: Investasi Jejaring Urban: Kemenpar Dukung NHI Family FunWalk 2026
Pemerintah daerah memperoleh panduan presisi untuk mengemas keunikan lokal menjadi magnet wisata yang ramah bagi wisatawan urban penikmat slow travel dan estetika otentik.
Blueprint ini memastikan setiap pengembangan kawasan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan dan nilai sosial budaya setempat.
“RIPPARNAS ini sangat dinantikan oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam merencanakan pembangunan kepariwisataan. Kami berharap dokumen ini nantinya dapat menjadi arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Bayu.
Penggerak Ekonomi Kreatif Menuju Visi Indonesia Emas 2045
Baca Juga: Bidik Turis Premium Inggris, Kemenpar Genjot Wisata Bernilai Tinggi
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini Mohamad Paham mengajak seluruh pemangku kepentingan mengawal penyusunan dokumen ini dari hulu ke hilir.
Partisipasi aktif lintas sektor ini menjadi modal vital untuk membangun industri pelesir yang berdaya saing global sekaligus memberdayakan tenaga kerja muda kreatif perkotaan.
“Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pembangunan kepariwisataan nasional yang berkualitas, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Martini.
Pertemuan kick-off ini menghadirkan diskusi panel strategis bersama Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Bappenas Wahyu Wijayanto; Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenko Polkam Brigjen Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung; serta Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Achmad Fahrurazi.
Baca Juga: Kemenpar Pacu Peluang Investasi Wisata Urban Lewat Program WISH 2026
Jajaran pejabat tinggi lain turut memperkaya arah perumusan dokumen, meliputi Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan Muhamad Mawardi; Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito; serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Okto Irianto.
Kolaborasi multidimensi ini mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem pariwisata tangguh yang menguntungkan investor, memanjakan wisatawan, dan menyejahterakan masyarakat.
