URBANCITY.CO.ID – Akselerasi belanja negara kian memperkuat ekosistem properti nasional dan membuka potensi investasi baru di berbagai kawasan penyangga urban.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Perdesaan karena sukses mencatatkan realisasi anggaran tertinggi di lingkup kementerian.
Langkah strategis ini mempercepat pemerataan hunian layak serta memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Saya sangat senang karena dari semua yang saya evaluasi, penyerapan anggaran yang paling tinggi salah satunya di Ditjen Perumahan Perdesaan. Terima kasih atas kerja keras Pak Dirjen dan seluruh tim,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai melakukan Evaluasi Kinerja bersama Sekretaris Jenderal Kementerian PKP dan jajaran Ditjen Perumahan Perdesaan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Percepat Pembangunan Huntap Sumatera, Kementerian PKP Siapkan Anggaran Rp2,2 Triliun
Menteri PKP juga meresmikan Kantor Kementerian PKP yakni Gedung BTN Learning Center di Tebet, Jakarta.
Optimalisasi Anggaran Pacu Nilai Investasi Properti
Efisiensi penyerapan anggaran kementerian menjamin kepastian proyek infrastruktur permukiman berjalan tepat waktu dan meningkatkan daya tarik investasi daerah.
Kementerian PKP mematok target penyerapan belanja tahun 2026 sebesar 97 persen, sementara Ditjen Perumahan Perdesaan menyepakati angka capaian yang lebih progresif hingga 98 persen.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan Bangun 350 Ribu Rumah Tapak dari Anggaran Rp10,31 Triliun
Kecepatan eksekusi fiskal ini langsung menggerakkan sektor riil dan memperkokoh fondasi aset properti masyarakat.
“Saya berharap Ditjen Perumahan Perdesaan bisa menjadi Direktorat Jenderal yang mampu mencapai penyerapan anggaran di atas target kementerian. Target kementerian 97 persen, sedangkan Ditjen Perumahan Perdesaan 98 persen. Saya optimistis karena timnya bekerja keras dan melakukan banyak terobosan,” tegasnya.
Pembangunan 7.952 Unit Hunian Akselerasi Kawasan Sumatera
Penyediaan hunian tangguh dan modern di kawasan berkembang kini menciptakan sentra hunian produktif baru di luar metropolitan.
Baca Juga: Menteri PKP Ara Naikkan Anggaran BSPS Rp10 Triliun, Sasar Kawasan Kumuh Sulut dan Papua Selatan
Kementerian PKP mempercepat pemulihan permukiman warga terdampak bencana dengan total pembangunan fisik mencapai 7.952 unit rumah di tiga provinsi utama Sumatera.
Progres fisik saat ini telah menyentuh 10,7 persen dan tersebar di Aceh sebanyak 6.220 unit, Sumatera Utara 919 unit, serta Sumatera Barat 813 unit.
Skema Bedah Rumah Perkuat Standar Gaya Hidup Sehat
Kualitas hunian yang representatif dan higienis mentransformasi gaya hidup keluarga pedesaan agar sejalan dengan standar kenyamanan modern.
Baca Juga: Kementerian PKP Minta Anggaran Program 3 Juta Rumah 2025 Rp196-210 Triliun
Program Bedah Rumah menunjukkan serapan anggaran impresif hingga 93 persen dengan penyaluran dana yang telah mencapai 23.000 penerima manfaat.
Penataan permukiman ini menaikkan nilai kapital kawasan sekaligus menjamin keamanan sosial masyarakat secara jangka panjang.
“Kami akan melakukan pemantauan secara berkala agar proses pembangunan dapat terus dipercepat, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Selain itu penyerapan anggaran Bedah Rumah telah mencapai 93 persen. Jumlah penerima yang telah melakukan transfer dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tercatat sebanyak 23.000 unit. Ditjen Perumahan Perdesaan selanjutnya menargetkan peningkatan capaian LPD hingga 61 persen pada akhir November atau awal Desember 2026,” harapnya.
