Agus Gumiwang Siapkan Insentif Fiskal Redam Dampak Kenaikan Bahan Baku Industri TPT

URBANCITY.CO.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah merancang langkah antisipasi guna meredam dampak dinamika global terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Meski saat ini operasional pabrik diklaim relatif stabil, lonjakan harga bahan baku berbasis energi mulai membayangi struktur biaya produksi di sepanjang rantai nilai hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah terus memantau fluktuasi harga internasional yang memicu kenaikan biaya ketersediaan bahan baku. Kemenperin kini memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjamin kelancaran rantai pasok. “Kami terus mencermati fluktuasi harga bahan baku global yang berdampak pada industri TPT nasional, dengan memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan kelancaran rantai pasok,” ujar Agus Gumiwang dalam keterangan resminya, Selasa, 21 April 2026. Baca Juga: Menperin Jamin Stok Pakaian dan Sepatu Melimpah Jelang Lebaran 2026: Industri TPT Tumbuh Stabil Tekanan Harga Paraxylene dan Petrokimia Hasil rapat koordinasi pemerintah bersama asosiasi industri mengidentifikasi adanya tekanan signifikan pada harga paraxylene (PX) domestik yang melambung hingga 40 persen. Kenaikan ini mengekor pergerakan harga internasional yang tidak stabil. Kondisi serupa membayangi pasokan bahan kimia lain seperti monoethylene glycol (MEG), yang ketersediaannya hanya dipastikan aman hingga akhir April ini. Kenaikan harga tersebut secara otomatis mendongkrak harga kain, produk intermediate, hingga komponen pendukung seperti kemasan plastik. Bahkan, dinamika pasar global ini telah memicu penyesuaian pada aktivitas ekspor, termasuk munculnya kasus retur barang dari pasar mancanegara. Baca Juga: Selama 2024 Bea Cukai Lakukan 31.275 Penindakan Perdagangan Ilegal, Paling Banyak Impor Tekstil Rayon Jadi Penopang Kemandirian Di tengah gejolak bahan baku berbasis petrokimia seperti poliester, pemerintah mendorong pemanfaatan serat rayon sebagai alternatif. Produk berbasis sumber daya alam dalam negeri ini dinilai mampu menjadi penyeimbang sekaligus menopang kemandirian industri nasional. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin, Rizky Aditya Wijaya, menjelaskan bahwa sinergi antara serat alam dan sintetis merupakan bagian dari strategi adaptasi industri. “Di tengah tekanan pada bahan baku berbasis petrokimia seperti polyester, pemanfaatan rayon yang diproduksi di dalam negeri memberikan alternatif bahan baku yang kompetitif sekaligus memperkuat kemandirian industri,” tuturnya. Monitoring Real-Time dan Insentif Fiskal Baca Juga: PDC Luncurkan Gerakan Tangan Kedua, Olah Limbah Tekstil Pekerja Jadi Produk Ekonomi Sirkular Sebagai langkah konkret, Kemenperin kini tengah mengembangkan sistem monitoring terpadu untuk melakukan analisis data secara real-time. Pemerintah juga sedang mengkaji pemberian insentif fiskal untuk bahan baku strategis serta dukungan efisiensi energi. Rizky menambahkan, pemerintah memberikan perhatian khusus pada industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku spesifik tanpa substitusi, seperti industri popok (diapers). Pemetaan komoditas kritikal dilakukan guna mengantisipasi risiko produksi dalam jangka pendek. Melalui sinkronisasi kebijakan tarif dan instrumen perdagangan, pemerintah optimistis industri TPT nasional tetap resilien. Fondasi pasar domestik yang kuat dan pengalaman menghadapi siklus global diyakini menjadi modal utama bagi industri ini untuk tetap tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. (*)

Agus Gumiwang Siapkan Insentif Fiskal Redam Dampak Kenaikan Bahan Baku Industri TPT

Artikel Populer

Rupiah Semakin Melemah, Dipicu oleh Defisit Neraca Perdagangan

Bursa Wirausaha Unggulan Sumut: Akselerasi Investasi dan UMKM Naik Kelas

Perang Iran vs Amerika Picu Gejolak Ekonomi Dunia, Ini Dampaknya bagi Investasi dan Indonesia

Gempa NTT Rusak 53.971 Rumah: Cek Risiko Investasi Properti dan Mitigasi

Asbanda: BPD Tak Minta Proteksi, tetapi Level Playing Field untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Sinergi PKP-Bank Mandiri Perluas Akses KPP dan FLPP untuk Hunian Urban di 7 Kota

Raperda Rusun DKI: Akan Atur Hak dan Kewajiban Penghuni serta Pengelola

Related Posts

Fatwa Muktamar Ke-35 NU: Bitcoin Sah Jadi Aset Investasi

Titik Api Karhutla di Kalimantan dan Sumatra Melonjak, BNPB Siaga Penuh

BNPB Catat Jumlah Pengungsi Gempa NTT Capai 179 Ribu Orang

Polisi Ungkap Alasan Blokir Rekening Botok Pati: Demi Lindungi Donatur

Add New Playlist

404

Not Found