URBANCITY.CO.ID – Kebutuhan hunian layak kini bertransformasi menjadi instrumen investasi krusial penopang stabilitas finansial dan produktivitas masyarakat urban modern.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin langsung evaluasi progres Program 3 Juta Rumah di Mandiri PKP Jakarta guna mempercepat pasokan aset residensial bernilai tambah tinggi bagi publik.
Dinamika Pasokan Properti dan Nilai Aset
Dukungan lintas sektor berhasil mencatatkan realisasi pembangunan dan peningkatan kualitas hunian sebanyak 1.790.081 unit per 15 Oktober 2026.
Baca Juga: Kementerian UMKM Buka Peluang Investasi dan Akses Pasar Modern di Kepulauan Nias
Angka tersebut mengonversi 1.103.918 unit konstruksi baru menjadi aset potensial pemilik rumah pertama, serta menyerap 686.163 unit perbaikan kualitas fisik yang menaikkan capital gain properti di berbagai kawasan penyangga perkotaan.
Skema non-APBN mendominasi volume realisasi dengan kontribusi mencapai 789.831 unit pada 2025 serta 701.371 unit pada 2026 melalui kolaborasi perbankan, swasta, dan pemda.
Sementara itu, alokasi APBN Kementerian PKP menyumbang 62.579 unit pada 2025 dan melonjak pesat menyentuh 236.300 unit pada 2026 demi memperkuat infrastruktur dasar lingkungan hunian terpadu.
Pemerintah turut mengoptimalkan penyerapan APBN Kementerian PKP hingga mencapai 68,83 persen di luar anggaran belanja tambahan (ABT), atau 58,33 persen jika menghitung alokasi ABT hunian tetap.
Baca Juga: WCCE 2026: Diplomasi Kuliner Nusantara Buka Peluang Investasi Ekraf
Kinerja serapan anggaran tertinggi dipegang oleh BP3KP Jawa III, Sulawesi III, dan Sumatera IV, sedangkan akselerasi penyaluran terus dipacu di wilayah kerja BP3KP Nusa Tenggara I, Jawa II, serta Jawa IV.
Stimulus Pembiayaan Pacu Pertumbuhan Pasar
Sektor perbankan memegang peran strategis dalam mempermudah akses kepemilikan aset residensial lewat penyaluran 187.259 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan Bank BTN sebagai penyalur utama.
Di samping itu, kucuran Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp28,164 triliun mengalir dinamis—mencakup Rp9,5 triliun pada sisi pasokan pengembang dan Rp18,6 triliun pada sisi permintaan konsumen—sehingga menggerakkan ekosistem bisnis konstruksi dan renovasi hunian.
Baca Juga: Jakarta Vision WCCE 2026: Peluang Investasi dan Masa Depan Ekonomi Kreatif
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa keberhasilan mengejar target pasokan hunian ini bertumpu pada dedikasi kolektif lintas divisi.
“Capaian ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, tetapi ada doa, keringat, perjuangan, dan pengorbanan seluruh pegawai Kementerian PKP. Kita bekerja dengan target yang sangat besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang terus bekerja dan berkontribusi,” ujar Maruarar.
Kepastian Legalitas Perkuat Gaya Hidup Urban
Pemerintah memperluas skala Program Bedah Rumah dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026 demi menjamin standar hidup sehat kaum urban. Pertumbuhan ini mengimbangi rekor historis penyaluran 278.868 unit FLPP tahun 2025, yang berlanjut pada penetapan target ambisius 350.000 unit rumah subsidi sepanjang 2026.
Baca Juga: Peta Jalan PKP-Bappenas Perkuat Peluang Investasi dan Hunian Urban
Integrasi program Kementerian PKP bersama Kementerian ATR/BPN menghadirkan sertipikat tanah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengunci kepastian hukum kepemilikan aset jangka panjang.
Maruarar menekankan pentingnya tata kelola bersih agar seluruh stimulus fiskal memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Target kita memang besar dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PKP juga besar. Karena itu, saya minta seluruh jajaran tetap menjaga integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” tegas Maruarar.
Evaluasi berkala ini memantapkan langkah Kementerian PKP dalam menyajikan hunian berkualitas, menggerakkan roda ekonomi properti, dan menciptakan kenyamanan hidup terpadu bagi keluarga urban Indonesia.
