“BNI turut aktif dalam meningkatkan layanan kepada nasabah dan masyarakat melalui optimalisasi berbagai saluran komunikasi dengan selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sebagai langkah implementasi Good Corporate Governance (GCG),” ujar Rony.
Keterbukaan informasi publik menjadi fokus BNI untuk mengembangkan dan memperbaiki standar operasional keterbukaan informasi di internal BNI sebagai pedoman standar layanan keterbukaan informasi publik, serta menjalankan kepatuhannya terhadap UU keterbukaan informasi publik.
Adapun, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2023 merupakan kegiatan yang ke 13 kali diselenggarakan.
Pada tahun ini, monitoring dan evaluasi dilakukan kepada 369 Badan Publik yang meliputi Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.
Dari jumlah tersebut, Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi informatif berjumlah 139 atau 37,7% dari total badan publik yang dievaluasi.
Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2022, BNI berhasil meraih nilai 95,63 pada kategori BUMN. Capaian tahun ini merupakan wujud atas konsistensi BNI dalam menyediakan kemudahan akses dengan membangun sarana kebutuhan pelayanan informasi secara digital dan konsisten membangun awareness.
Mulai dari website, pengembangan SOP, literasi keuangan, pemberdayaan Agen46 untuk penyebar informasi, integrasi fitur layanan, dan pembaharuan layanan secara luring.
