Dalam rapat tersebut, Komisi IV meminta pemerintah melalui Perum BULOG segera merealisasikan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng/Minyakita pada Februari dan Maret 2026.
Baca Juga: BULOG Tegaskan Kesiapan Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan BULOG dalam melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, baik penyaluran bantuan pangan maupun pengamanan harga minyak goreng MinyaKita di tingkat konsumen.
Terkait distribusi minyak goreng melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), Rizal menjelaskan bahwa alokasi DMO sebesar 30 persen dari total pasokan nasional dibagi kepada BUMN pangan, dengan porsi 70 persen untuk BULOG, 20 persen ID FOOD, dan 10 persen Agrinas Palma.
“Dalam skema tersebut, BULOG memperoleh pasokan sekitar 30 ribu kiloliter per bulan. Pada periode sebelumnya, penyaluran telah mencapai sekitar 21,8 ribu kiloliter, dan pada Februari ini pasokan kembali disiapkan sebesar 30 ribu kiloliter untuk disalurkan, terutama ke pengecer dan pasar SP2KP, agar harga tetap stabil,” ujar Rizal kepada wartawan usai RDP.
Menghadapi Ramadan dan Idulfitri, Rizal menegaskan BULOG akan menerapkan pola pengamanan pasar yang sama seperti saat Natal dan Tahun Baru, dengan turun langsung ke lapangan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Baca Juga: BULOG Lancar Serapan Gabah NTB, Target 4 Juta Ton Beras 2026
Sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam RDP Komisi IV DPR RI, pemerintah akan menyalurkan kembali bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Februari dan Maret 2026.
