URBANCITY.CO.ID – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bilang rencana bangun ulang pesantren itu setelah gedungnya ambruk dan tewaskan lebih dari 60 orang, pakai duit APBN, belum ada kesepakatan final.
“Mungkin masih belum pada satu kesimpulan. Tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua,” kata Dasco di kompleks parlemen, Kamis (8/10).
Dasco udah sampaikan imbauan DPR ke pemerintah lewat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Tujuannya biar pesantren-pesantren tua bisa dibantu antisipasi kejadian serupa.
“Untuk supaya dapat dibantu untuk antisipasi terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi,” imbuh Dasco.
Baca Juga : 18 Gubernur Protes ke Menkeu: Minta Gaji ASN Ditanggung Pusat!
Soal proses hukum kasus ini, Dasco gak mau ikut campur. Dia serahkan sepenuhnya ke polisi.
“Kalau soal ranah hukum kan itu urusan polisi, tapi yang penting kita memitigasi bagaimana pesantren yang ada tidak ada terjadi lagi seperti itu,” katanya.
Sebelumnya, Cak Imin bilang pemerintah bakal evaluasi kondisi pesantren tua, terutama yang umurnya di atas 100 tahun, biar insiden Al Khoziny gak terulang. Dia bakal mulai catat daftarnya bareng Kementerian Agama dan kementerian lain. Saat ini, jumlah pesantren di Indonesia ada 344.130 ribu, dengan 9,8 juta santri dan 1,16 juta guru atau pengajar.
“Saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian, akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan,” kata Ketua Umum PKB itu. “Kita akan prioritaskan pesantren-pesantren yang memang sangat rawan dan sangat tua usianya,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, bilang setelah dihitung-hitung, lebih murah bangun ulang gedung Al Khoziny dari nol daripada cuma perbaiki yang rusak. Dia masih ngitung berapa biayanya, tapi pasti pakai APBN. Gak nutup kemungkinan ada bantuan dari swasta juga.
“Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah, Insya Allah. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN,” ujarnya.
Biasanya, anggaran pesantren urusan Kementerian Agama, tapi karena ini kondisi darurat di Sidoarjo, Kementerian PU ikut tanggung jawab.
“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama. Cuma kan ini kondisi darurat. Yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” pungkasnya.
Intinya, pemerintah lagi bergerak cepat buat jaga keselamatan pesantren tua di mana-mana. Semoga gak ada korban lagi ya!
