Karena itu, walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen.
“Sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau,” imbuhnya.
Optimalisasi Aset dan Proyek Strategis
Rapat koordinasi ini juga membahas optimalisasi aset negara untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hunian.
Pemerintah bersama Danantara menginventarisasi rumah susun milik BUMN serta mendorong Program Gentengisasi untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Sektor perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif peningkatan kualitas hunian tersebut.
Terkait progres penyaluran FLPP tahun 2026, pemerintah telah merealisasikan 78.277 unit rumah atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan sebanyak 350.000 unit.
Baca juga: Menteri PKP dan Menkeu Sepakat Perpanjang Tenor KPR Subsidi Jadi 30 Tahun demi Cicilan Rakyat
Pemerintah juga memantau ketat proses penyelesaian rumah susun Meikarta melalui langkah strategis, mulai dari percepatan due diligence legalitas tanah hingga penentuan BUMN pelaksana proyek.
Percepatan Kebijakan Sektor Perumahan
Pemerintah juga mematangkan skema penetapan harga jual per unit agar sosialisasi kepada masyarakat berjalan optimal.
Pihaknya menyusun Instruksi Presiden (Inpres) melalui inisiasi Danantara sebagai instrumen utama dalam mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis.
Menteri Ara berencana menemui BPKP pada hari Senin depan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
