URBANCITY.CO.ID – Akses data yang transparan dan akurat kini menjadi fondasi utama bagi pelaku bisnis maupun wisatawan urban dalam merencanakan perjalanan serta ekspansi usaha.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjawab kebutuhan tersebut dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui perluasan akses informasi publik dan partisipasi masyarakat.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen ini saat membuka “Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia memandang informasi publik sebagai hak dasar warga negara yang menuntut pemerintah membangun hubungan transparan, interaktif, dan responsif.
Baca Juga:Â Kemenpar Gelar Sales Mission di Singapura, Buka Peluang Bisnis Wisata dan Gaya Hidup Urban
“Forum ini menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya,” kata Menteri Pariwisata.
Forum tahunan ini berfungsi mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Kemenpar turut menghadirkan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Hamdan Hamedan dan Praktisi Komunikasi Publik Wicaksono guna menyamakan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Melalui forum ini, saya berharap pelayanan informasi publik dapat meningkat secara lebih optimal dan berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata.
Baca Juga:Â Kemenpar Pacu Investasi Wisata Musik Jakarta Lewat Konser Guns N’ Roses dan BTS
Integrasi AI dan Halo Wonderful Permudah Ekosistem Bisnis Wisata
Kemenpar mengoperasikan platform layanan informasi terpadu bernama Halo Wonderful sejak Agustus 2025 untuk mempermudah akses publik.
Platform omnichannel ini melayani permintaan informasi, pengaduan, penyampaian aspirasi, hingga konsultasi bagi investor, pelaku industri, akademisi, media, dan masyarakat luas melalui WhatsApp, call center, email, aplikasi, situs web, media sosial, serta layanan langsung (front desk).
“Dengan pengelolaan informasi yang baik, tentu harapannya program dan kebijakan di Kementerian Pariwisata dapat tersampaikan secara efektif, memberi dampak positif bagi masyarakat luas khususnya untuk ekosistem pariwisata,” kata Menteri Pariwisata.
Baca Juga:Â Kemenpar Dorong Wisata Minat Khusus Bernilai Rp1 Miliar untuk Kualitas Liburan Urban
Bagi masyarakat urban yang mengutamakan efisiensi waktu dalam merancang liburan, Kemenpar mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) pada situs promosi Indonesia Tourism.
Teknologi ini menyajikan rekomendasi destinasi, jadwal event, dan atraksi wisata secara cepat dan presisi, sementara kanal YouTube resmi Kemenpar merilis laporan bulanan serta data statistik guna membantu investor membaca tren pasar.
Standar Informatif Perkuat Kepercayaan Investor Global dan Lokal
Keterbukaan data statistik dan regulasi secara langsung menurunkan risiko ketidakpastian bagi para pemodal di sektor perhotelan, kuliner, dan destinasi wisata.
Baca Juga:Â Kemenpar Pacu Paket Wisata Berbasis Event: Cuan Investasi dan Gaya Hidup Urban
Sepanjang 2021 hingga 2025, Kemenpar konsisten mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai bukti kepatuhan terhadap standar transparansi.
“Mari kita pertahankan prestasi tersebut di tahun-tahun mendatang. Predikat ini bukan hanya tanggung jawab PPID utama, tetapi juga seluruh PPID, baik tingkat I maupun pelaksana, serta kita semua. Sinergi dan konsistensi menjadi kunci peningkatan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Menteri Pariwisata.
Pada forum ini, Kemenpar menganugerahkan predikat “Informatif” hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2026 kepada lima unit PPID Tingkat I, meliputi Deputi Bidang Pemasaran, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Deputi Bidang Industri dan Investasi, serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.
Sementara pada kategori PPID Pelaksana, delapan institusi meraih predikat “Informatif”, yakni Politeknik Pariwisata Makassar, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Lombok, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Politeknik Pariwisata Palembang, Politeknik Pariwisata NHI Bandung, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Politeknik Pariwisata Medan menyusul di posisi berikutnya dengan predikat “Menuju Informatif”.
Baca Juga: Blueprint RIPPARNAS 2027–2045: Kemenpar Buka Peluang Emas Investasi Wisata
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hafidhah Farwa menilai PPID memegang peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik yang mencerminkan akuntabilitas instansi.
Ia merumuskan tiga strategi utama, yakni memperkuat komitmen pimpinan, menjamin akurasi data, serta membangun sistem informasi terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan publik.
“Dengan adanya keterbukaan informasi, memang tujuannya adalah bagaimana memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Hafidhah.
Hafidhah juga mengapresiasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kemenpar sebagai pemicu inovasi berkelanjutan bagi setiap unit kerja.
Baca Juga:Â Kemenpar Garap Pasar Wisatawan Affluent Lewat Nusantara Luxury Exchange di Surabaya
“Bagi unit kerja yang memperoleh penghargaan, saya mengucapkan selamat. Jadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk terus berinovasi karena informasi tidak stagnan, tetapi terus berkembang. Maka, perlu ada inovasi-inovasi yang terus Bapak Ibu kembangkan. Yang juga saya tekankan adalah informasi yang inklusif,” ujarnya.
Komunikasi Berorientasi Dampak Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Tenaga Ahli Utama BAKOM Hamdan Hamedan mengingatkan bahwa efektivitas komunikasi pariwisata harus berujung pada pertumbuhan ekonomi nyata, seperti lonjakan kunjungan wisatawan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Ia meminta pengelola informasi tidak terjebak pada metrik semu seperti jumlah tayangan (views) atau tanda suka (likes) di media sosial.
Baca Juga:Â Kemenpar Perkuat Komunikasi Terpadu Pacu Investasi Pariwisata Berkualitas
Hamdan mendorong tim komunikasi pemerintah memproduksi konten dan siaran pers menggunakan bahasa sehari-hari yang merangkul audiens urban serta merespons interaksi publik secara aktif.
Keberhasilan strategi komunikasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan menyebarkan pesan tersebut ke lingkungannya.
“Jadi by the end of the day, it is not us communication. It is them,” kata Hamdan.




