Kompak Mendorong Pembentukan Dana Abadi Perumahan

[gallery size="full" ids="10066,10065,10064,10063,10061,10062,10067"] URBANCITY.CO.ID - Menhttps://urbancity.co.id/wp-content/uploads/2019/10/Post-1.pngg pembentukan dana abadi perumahan adalah salah satu upaya Pemerintah dalam mengatatasi backlog) rumah. Kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan (backlog) rumah hingga tahun ini masih menganga di angka 12,7 juta unit. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menggodok skema pengelolaan dana tersebut bersama para piak terkait dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo menyebut, dana abadi adalah terminologi payung (umbrella term) yang dibentuk oleh badan hukum dan bersifat abadi (tidak mengurangi pokok dana). Tujuannya, menjamin keberlangsungan sebuah program. "Saat ini, mekanismenya masih dalam tahap pembahasan bersama ekosistem pembiayaan perumahan termasuk Kementerian Keuangan," ujarnya pada diskusi Forwapera “Demi Rakyat, Wujudkan Gagasan Dana Abadi Perumahan”, di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Baca Juga: Pemerintah Dorong Terwujudnya Dana Abadi Perumahan Prinsip pengelolaan dana abadi perumahan hampir sama dengan dana subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk Failitias Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dimana, dana yang terkumpul terlebih dahulu diinvestasikan sebelum disalurkan untuk mendapatkan return, sehingga kemampuan pembiayaan perumahan terus tumbuh dari Waktu ke waktu. Dengan begitu, pembiayaan perumahan oleh Pemerintah akan berdampak lebih besar bagi penerima manfaat (masyarakat berpenghasilan rendah/MBR). Adapun dana abadi yang terkumpul dapat disalurkan dalam bentuk subsidi bunga angsuran maupun bantuan perumahan. "Kemungkinan Dana Abadi Perumahan tidak bisa diterapkan sekarang, ya paling cepat 2025. Sebab, konsep dan mekanismenya saat ini masih terus bahas,” imbuh Haryo. Dia menjelaskan, mekanisme dana abadi ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia karena sebelumnya telah ada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang mengelola dana kerja pembangunan internasional (endowment fund). Baca Juga: Ketua MPR Setuju Perumahan Disapih dari PUPR, Jadi Kementerian Tersendiri Kemduian, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang mengelola dana abadi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi dan dana abadi kebudayaan. Menurut Haryo, dana abadi perumahan akan menjamin pembiayaan subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) yang berkesinambungan setiap tahunnya. "Dengan skema pendanaan bersumber dari dana abadi, pemberian kemudahan sepanjang tenor pembiayaan (multi-years) akan terjamin keberlangsungannya," ujarnya. Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Hirwandi Gafar mengakui, angka backlog perumahan di Indonesia sangat tinggi. Selama ini, pembiayaan perumahan hanya mengandalkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang setiap tahun terus-menerus membebani APBN. Baca Juga: Sinar Mas Land-Astra Land Berkolaborasi Kembangkan Perumahan Baru Sejak 2010 sampai sekarang kemampuan FLPP membiayai rumah hanya sekitar 200.000 – 250.000 unit per tahun, bahkan di 2024 kuota FLPP hanya 166.000 unit. Itu berarti ada ketidakpastian. "Karenanya, ada pemikiran bagaimana kalau dikombinasikan antara dana FLPP yang langsung digulirkan kepada masyarakat dalam bentuk SSB dengan dana FLPP yang diinvestasikan terlebih dahulu. Hasilnya dipakai untuk membayar selisih bunga,” kata Hirwandi. Potensi sumber dana abadi perumahan bisa berasal dari luar APBN seperti dana perumahan di BPJS-Ketenagakerjaan atau Jaminan Hari Tua (JHT), dan iuran wajib perumahan TNI/Polri. Selain itu, kontribusi pemerintah daerah lewat APBD serta dana CSR (corporate social responsibility) sehingga dana investasinya semakin besar. Menurut Hirwandi, jika melihat concern pemerintah baru mendatang terhadap program perumahan termasuk target pembangunan 3 juta rumah, maka terwujudnya dana abadi perumahan diharapkan dapat dicapai. Baca Juga: REI Yakin di Bawah Prabowo Perumahan Akan Ditangani Kementerian Tersendiri Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma mengatakan, sesuai amanat UU Tapera dan PP Penyelenggaraan Tapera, maka BP Tapera berperan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam menyalurkan dana FLPP. Dana kelolaan BP Tapera itu bisa berasal dari kerjasama lembaga/institusi dan juga dana titipan program, CSR, dana hibah, dana philantropist, dana kompensasi dan lain-lain. “Terkait dana abadi perumahan, karena sesuai dengan amanat UU dan PP Penyelenggaraan Tapera, maka jika dipercaya BP Tapera siap untuk mengelola dana tersebut. Pemerintah tidak perlu membuat badan baru. Cukup dengan memberikan peran lebih kepada BP Tapera,” ujarnya. Terlebih, secara organisasi berdasarkan UU, BP Tapera tidak bisa dipailitkan. Secara kinerja, ungkap Sid, BP Tapera juga diawasi secara ketat oleh OJK dan Komite Tapera yang beranggotakan para menteri di pemerintahan. “Karena itu, perlu integrasi pengelola dana abadi perumahan dengan BP Tapera dalam satu platform penyaluran pembiayaan yang terpadu,” pungkasnya. Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Kompak Mendorong Pembentukan Dana Abadi Perumahan

Related Posts

Atraksi Kostum Nyentrik Meriahkan Festival Budaya di Desa Sedari

Mahasiswa KKN UIC Jakarta Latih Siswa SMP Sedari Teknik Pengambilan Gambar dan Editing

Upacara 17 Agustus di Desa Sedari Dipimpin Sertu Jemy

Mahasiswa KKN UIC Jakarta Gelar Aksi Bersih-Bersih Jalan dan Pantai Sedari

Airlangga: Nggak Usah Panik, Alarm Defisit APBN Belum Berbunyi

Bank DKI Gencarkan Digital Banking dan Tawarkan KPR-KPKB di PRJ

Headquarter

Contact Information

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?

Are you sure want to cancel subscription?