Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengapresiasi terobosan Maruarar yang mengedepankan akurasi data dalam mengelola anggaran besar tersebut. Senada dengan Saan,
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai langkah Maruarar sebagai bentuk reformasi kebijakan perumahan yang transparan.
Baca Juga: Menteri PKP Apresiasi BRI: Penyaluran Rumah Subsidi Naik 100 Persen, Target 60 Ribu Unit 2026
Lima Indikator Penentu Bantuan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, merinci terdapat lima indikator utama yang kini digunakan Kementerian PKP sebagai “kompas” kebijakan.
Indikator tersebut meliputi jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, proporsi penduduk desil 1–4 tanpa rumah layak, kesenjangan, serta indeks kedalaman kemiskinan.
“Pak Menteri betul-betul memanfaatkan data BPS, mulai dari penentuan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah hingga prioritas penyaluran BSPS,” ungkap Amalia.
Selain data kemiskinan makro, kolaborasi ini juga menyasar pemetaan wilayah spesifik seperti masyarakat pesisir dan nonpesisir.
Dengan pendekatan proporsionalitas—yakni memprioritaskan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketimbang sekadar “bagi rata”—pemerintah optimistis penyediaan rumah layak huni dapat menekan angka kesenjangan hunian (backlog) secara signifikan di masa depan. (*)
