Ada kantor pertanahan yang menangani ratusan ribu proses sertifikasi per tahun, ada yang cuma beberapa ribu. Aparatnya baik di kantor pertanahan yang beban kerjanya tinggi maupun rendah, mendapat renumerasi yang sama.
Bila langsung dikerasi, bisa menurunkan semangat kerja mereka yang pada akhirnya makin memperlambat penanganan aneka urusan soal tanah di kantor pertanahan.
Karena itu Menteri Nusron berencana menjadikan sebagian kantor pertanahan yang beban kerjanya tinggi itu menjadi BLU (Badan Layanan Umum).
“Tahun depan targetnya 54 kantor pertanahan kita jadikan BLU. Dengan jadi BLU mereka mandiri mengelola layanan dan renumerasi aparatnya. Bagi developer yang penting kan semuanya jelas, waktu dan biayanya,” kata Nusron yang disambut koor setuju oleh peserta Rakernas Himperra.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang membuka Rakernas Himperra mengungkapkan, dalam dua bulan terakhir ia memang sering berdiskusi dengan Menteri ATR/BPN soal ketersediaan lahan program 3 juta rumah.
“Pak Nusron langsung menjelaskan titik-titik yang berpotensi untuk program tersebut. Beliau memang sangat mendukung program tiga juta rumah,” kata Ara.
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
