“Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan nol persen itu kita minta tetap,” tambahnya.
Selain agrikultur, tarif nol persen ini mencakup rantai pasok industri krusial seperti komponen elektronik, minyak sawit (CPO), hingga tekstil. Pemerintah kini memantau masa transisi 60 hari ke depan untuk melihat finalisasi kebijakan otoritas Amerika.
Strategi “Sedia Payung Sebelum Hujan”
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa dinamika hukum di Amerika Serikat sejauh ini justru menguntungkan posisi Indonesia secara angka. Sebelum adanya putusan Supreme Court, diplomasi Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menekan potensi tarif dari 32 persen ke angka 19 persen.
Baca Juga: Diplomasi Prabowo di Washington: Tarif Dagang AS Turun Signifikan Jadi 19 Persen
Dengan putusan terbaru yang menetapkan tarif sementara 10 persen selama 150 hari, posisi Indonesia dinilai menjadi lebih baik dari sisi kalkulasi biaya ekspor.
“Setelah ada (putusan) Supreme Court kemarin ya tentunya dari 19 menjadi 10 persen itu secara hitung-hitungan lebih baik. Tapi intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan,” tegas Teddy.
Menanggapi laporan para menterinya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh risiko dipelajari secara komprehensif. Indonesia disiapkan dengan berbagai skenario mitigasi untuk memastikan stabilitas ekonomi dan daya saing nasional tetap terjaga di tengah fluktuasi kebijakan perdagangan global. (*)
