Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Mitigasi PHK Lewat Keppres 10/2026, Janji Bela Buruh yang Terancam
Dalam diskusi tersebut, Presiden menginstruksikan PPATK untuk memantau ketat pergerakan dana, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini diambil untuk meminimalisasi celah korupsi serta memastikan penyaluran anggaran tepat sasaran dan tepat waktu.
Komitmen Bersih dari Korupsi
Penajaman fungsi PPATK dalam memantau kebijakan fiskal disebut sebagai komitmen tegas Prabowo dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Fokus evaluasi ditekankan pada pengelolaan keuangan yang berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar serapan administratif.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” tulis Teddy.
Baca Juga: Prabowo Ratifikasi Konvensi ILO 188, Targetkan Bangun Ribuan Kampung Nelayan Mulai 2026
Melalui koordinasi rutin ini, pemerintah berupaya memperkuat sinergi antara lembaga intelijen keuangan dan eksekutif guna mendeteksi transaksi mencurigakan sejak dini.
Dengan demikian, setiap kebijakan anggaran dapat terlaksana tanpa hambatan praktik penyelewengan dana. (*)
