URBANCITY.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Besaran upah baru tersebut naik 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065 daripada UMP tahun 2026 yang senilai Rp 5.729.876.
Selanjutnya, Pramono mengesahkan keputusan ini melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP DKI Jakarta 2027. Ia menandatangani beleid tersebut setelah merampungkan pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2026.
Sementara itu, persentase kenaikan upah tahun depan lebih tinggi daripada kenaikan UMP 2026 sebesar 6,1 persen. Pramono pun menyatakan pemerintah daerah merumuskan kebijakan pengupahan ini dengan menimbang kesejahteraan buruh sekaligus menjaga kelangsungan dunia usaha.
Baca Juga :Â Kemenekraf Kawal Talenta Muda Labschool Kebayoran Raih Peluang Investasi Ekraf
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Rampung Lebih Awal Lewat Mekanisme Tripartit
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merampungkan pembahasan UMP 2027 dalam waktu tiga hari. Pembahasan ini berjalan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, serta organisasi pengusaha. Alhasil, proses perumusan ini selesai lebih cepat dari tenggat waktu nasional pada Sabtu, 21 November 2026.
Oleh karena itu, Pramono mengapresiasi sinergi seluruh unsur Dewan Pengupahan yang mencapai kesepakatan sebelum batas akhir.
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjembatani perbedaan kepentingan antara kelompok pekerja dan pelaku usaha selama perundingan berlangsung. Pramono juga menegaskan pemerintah daerah tidak ingin kebijakan kenaikan upah menghambat iklim investasi serta operasional bisnis di ibu kota.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ujarnya.




