Upaya ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan di pusat kota, tetapi juga meratakan standar hunian layak di seluruh pelosok Indonesia.
Prosedur yang Terpadu dan Terukur
Mendagri Tito Karnavian menjamin fungsi pengawasan akan berjalan optimal di seluruh daerah.
Mekanisme verifikasi yang melibatkan pemda, data BPS, dan pengecekan lapangan oleh tim Kementerian PKP memastikan bantuan tidak salah sasaran.
“Kami mengonsolidasikan pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan calon penerima bantuan,” ujarnya.
“Selanjutnya usulan itu diverifikasi menggunakan data BPS dan pengecekan lapangan oleh tim Kementerian PKP sehingga bantuan lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, pun siap mendukung penuh dengan menyediakan data statistik hingga ke level daerah.
Kolaborasi sistemik ini menjadi fondasi kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hunian yang lebih baik.
Bagi masyarakat, ini adalah langkah maju menuju lingkungan hidup yang lebih layak, aman, dan tentunya meningkatkan nilai ekonomi aset properti mereka di masa depan. (*)
