URBNACITY.CO.ID – Kepastian legalitas tanah kini membuka jalan lebar bagi efisiensi biaya hidup masyarakat perkotaan dan pertumbuhan nilai investasi properti jangka panjang.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang, dan pemilihan lokasi strategis dalam mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan bersama Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo di Kantor Mandiri PKP, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Langkah agresif lintas kementerian ini langsung mengurai simpul sengketa lahan perkotaan guna mengamankan suplai rumah tapak maupun vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah: Akselerasi Aset dan Gaya Hidup Urban Terjangkau
Kepastian pemanfaatan lahan menjadi salah satu faktor penting agar pembangunan perumahan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
Sinergi ini sekaligus memangkas risiko spekulasi tanah dan memperkuat kepastian aset bagi para penghuni baru.
Kementerian PKP memetakan rintangan lapangan yang kerap menahan laju ekspansi proyek hunian terjangkau di kawasan penyangga kota.
Dalam pembahasan tersebut, Kementerian PKP menyampaikan sejumlah hambatan yang dihadapi dalam pengembangan perumahan, mulai dari tumpang tindih hak atas tanah, pemanfaatan aset pemerintah, penguasaan lahan oleh pihak lain, hingga kendala perizinan dan kesesuaian tata ruang.
Baca Juga: Lippo Group Hibahkan 30 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah: Solusi Hunian Vertikal Urban
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian dan koordinasi lintas instansi agar tidak menghambat pembangunan hunian.
Akses Transportasi dan Fasilitas Publik Dongkrak Nilai Aset
Masyarakat perkotaan modern menuntut tempat tinggal yang memangkas waktu komuter harian demi menjaga produktivitas dan kualitas hidup keluarga.
Menteri PKP menekankan bahwa penyediaan lahan untuk perumahan tidak cukup hanya mempertimbangkan luas atau jumlah lahan yang tersedia, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan lokasi.
Baca Juga: Maruarar Sirait Puji Rusun Cinta Kasih Tzu Chi, Jadi Patokan Kolaborasi Program 3 Juta Rumah
Kedekatan dengan tempat kerja, sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan transportasi umum menjadi pertimbangan penting agar rumah yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Strategi vertikal di pusat pertumbuhan menjadi katalis utama bagi gaya hidup praktis yang terintegrasi langsung dengan jaringan transportasi massal (Transit-Oriented Development).
Ia juga menyoroti pengembangan rumah susun di kawasan perkotaan, kawasan padat penduduk, dan kawasan industri sebagai salah satu arah penyediaan hunian.
Pengembangan perumahan di lokasi strategis diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus mendekatkan tempat tinggal dengan pusat kegiatan ekonomi dan fasilitas pelayanan publik.
Baca Juga: Perumnas Cari Mitra Strategis Samesta Alonia Kemayoran, Dukung Program 3 Juta Rumah
Regulasi Tata Ruang Ciptakan Kepastian Iklim Investasi
Kejelasan izin dan peruntukan ruang menjadi jaminan likuiditas vital bagi ekosistem perbankan serta pengembang yang menggarap kawasan terpadu.
Selain lokasi, kepastian peruntukan lahan juga menjadi perhatian dalam pengembangan rumah subsidi maupun perumahan komersial.
Kejelasan mengenai lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan diperlukan agar masyarakat, pengembang, dan lembaga pembiayaan memiliki kepastian dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan.
Baca Juga: Sinergi Program 3 Juta Rumah: Astra Bakal Bangun dan Renovasi 3.250 Hunian pada 2026
Dukungan perizinan daerah dan kepastian tanah menjadi pendorong utama realisasi pembiayaan fasilitas likuiditas perumahan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut menyampaikan bahwa kesiapan lahan dan dukungan perizinan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam pengembangan rumah subsidi.
Kepastian mengenai lahan yang dapat dibangun diperlukan untuk mendukung percepatan penyediaan hunian yang terjangkau bagi MBR.
Kolaborasi ini turut mengamankan aspek sosial masyarakat melalui jaminan penyediaan tempat tinggal tetap yang aman dan terencana.
Pertemuan juga membahas persoalan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Penanganan kendala terkait status dan pemanfaatan lahan menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan hunian dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Terobosan Konkret Percepat Realisasi Program 3 Juta Rumah
Kementerian PKP menerapkan manajemen eksekusi yang taktis untuk membongkar hambatan struktural pertanahan secara terukur.
Baca Juga: BNI dan SMF Integrasikan Layanan Pembayaran Digital, Dukung Program 3 Juta Rumah
Menteri PKP turut menekankan pentingnya mengidentifikasi berbagai hambatan secara tepat dan menghadirkan langkah penyelesaian yang konkret.
Dalam pelaksanaan program perumahan, diperlukan koordinasi yang efektif, pendekatan inovatif, serta keberanian menghadirkan terobosan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Akselerasi perizinan dan sertifikasi hak atas tanah memicu kepercayaan pasar terhadap kesinambungan pasokan hunian terjangkau berkualitas.
Melalui pertemuan tersebut, Kementerian PKP mendorong penguatan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperjelas status dan peruntukan lahan, menyelesaikan hambatan pertanahan, serta mendukung percepatan pembangunan rumah subsidi dan hunian tetap.
Integrasi data lahan antara Kementerian PKP dan BRAN memastikan fondasi investasi perumahan berdiri kokoh di atas tanah bebas sengketa.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP mengharapkan adanya pertemuan lanjutan untuk membahas perkembangan penyelesaian berbagai persoalan yang telah diidentifikasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dengan memastikan pembangunan dilakukan pada lahan yang memiliki kepastian hukum, lokasi yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Paul, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta jajaran Kementerian PKP. Dari BRAN hadir Dedi Prasetyo, Gatot Repli Handoko, Susilo Teguh Raharjo, dan Umar Effendi.
