URBANCITY.CO.ID –Â Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat prestasi membanggakan setelah meraih peringkat pertama sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi bukti komitmen Pemprov DKI dalam memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK, Johanis Tanak, ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12).
Wakil Gubernur DKI, Rano Karno, bilang penghargaan ini hasil dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah buat kuatin budaya antikorupsi di Pemprov DKI Jakarta lewat kolaborasi lintas SKPD, plus upaya pimpinan daerah jaga transparansi dan akuntabilitas.
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga disebut-sebut sebagai garda depan pengawasan dan penguatan integritas di seluruh jajaran pemerintah daerah.
Baca Juga :Â BNI Tegaskan Komitmen Antikorupsi di Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta!
“Alhamdulillah, DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik untuk pencegahan korupsi. Ini adalah tugas berat untuk mempertahankannya dan saya semangat, karena Jakarta harus bebas korupsi,” kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/12).
Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang konsisten dinilai berhasil tegasin prinsip transparansi dan akuntabilitas, jadi role model buat seluruh jajaran.
“Ketegasan komitmen Pak Gubernur menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semua SKPD bekerja bersama, saling menguatkan, dan itu yang membuat kita bisa berada di posisi pertama nasional,” ujar Rano.
Selain kerja sama solid antar SKPD, peran aktif Inspektorat DKI Jakarta sebagai motor pengawasan dan integritas juga jadi katalis utama perolehan penghargaan ini.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, bilang Inspektorat terus pimpin penguatan sistem pengawasan internal, pendampingan SKPD, sampe pastiin seluruh proses sesuai tata kelola yang baik. Peran aktif ini termasuk penyempurnaan pengendalian gratifikasi, tingkatin kualitas penanganan pengaduan masyarakat, pemetaan risiko korupsi, serta asistensi rutin ke SKPD buat penuhi standar integritas.
“Alhamdulillah, hasilnya kita dapat meraih peringkat pertama sebagai pemerintah daerah terbaik dalam pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan daerah 2025 kategori provinsi,” ujar Dhany.
Menurut Dhanny, keberhasilan ini bukti kalau strategi pencegahan korupsi nggak akan maksimal tanpa koordinasi erat antara Inspektorat dan seluruh SKPD.
“Inspektorat tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas perangkat daerah adalah kunci. Setiap SKPD menunjukkan komitmen dan kemauan kuat untuk memperbaiki diri,” katanya.
Dia jelasin, upaya pencegahan korupsi ini nggak cuma di internal pemerintahan. Inspektorat juga inisiasi berbagai program edukasi dan sosialisasi antikorupsi ke masyarakat lewat kanal digital, kurasi materi kampanye di area layanan publik, serta jembatanin penguatan budaya integritas di seluruh lini pelayanan.
Baca Juga :Â Kasus Suap Jerat Bupati Ardito Wijaya, Simak Profil Dokter yang Jadi Pejabat Ini
Penghargaan yang diperoleh Pemprov DKI itu hasil penilaian KPK yang meliputi sertifikasi aset, pemenuhan MCSP 2025, kualitas edukasi antikorupsi lewat media digital, pemasangan media sosialisasi di area layanan publik, serta efektivitas penanganan pengaduan masyarakat sampe pengaduan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Ombudsman.
“Ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan. Inspektorat akan terus memperkuat ekosistem integritas di DKI Jakarta,” pungkasnya.
Raihan ini bikin Pemprov DKI Jakarta unggul dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di peringkat kedua, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di posisi ketiga. Keren banget, ya!
