URBANCITY.CO.ID – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang meletus sejak akhir Februari 2026 mulai menebar ancaman serius bagi ketahanan fiskal Indonesia.
Jika ketegangan geopolitik tersebut tidak mereda dalam 20 hari ke depan, pemerintah diprediksi bakal menghadapi pilihan sulit: menambah tumpukan subsidi atau menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai Indonesia berada dalam posisi rentan seiring bergeraknya harga minyak global di kisaran US$77–82 per barel.
Angka ini berpotensi meroket hingga US$100 per barel jika Selat Hormuz—jalur vital bagi 20 persen pasokan minyak dunia—benar-benar ditutup.
“Jika konflik berlanjut 20 hari ke depan dan harga minyak melonjak ke US$100 per barel, tekanan terhadap APBN Indonesia akan sangat besar karena asumsi harga minyak dalam RAPBN 2026 hanya US$70 per barel,” kata Noviardi, Sabtu, 7 Maret 2026.
Baca Juga: Shell, BP, Vivo Ikut Jejak PertaminaTurunkan Harga BBM! Simak Daftar Lengkapnya Mulai 1 April 2025
Beban Subsidi Energi Mengintai
Noviardi merinci, setiap kenaikan US$1 harga minyak di atas asumsi APBN akan menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,7 triliun.
Dalam skenario harga minyak menyentuh US$100, tambahan beban subsidi bisa membengkak hingga Rp201 triliun. Bahkan, jika menembus US$120 per barel, beban fiskal diprediksi mendekati angka fantastis Rp515 triliun.
Padahal, pemerintah telah mematok anggaran subsidi energi 2026 sebesar Rp105,4 triliun untuk kuota 48 juta kiloliter.
“Kondisi ruang fiskal sebenarnya sudah semakin sempit. Ketika harga minyak melonjak, pemerintah punya dua pilihan: menambah subsidi atau menyesuaikan harga BBM,” ujarnya.
