URBANCITY.CO.ID – Pemerintah bergerak cepat mengeksekusi rencana relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh bantaran rel kereta api.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi khusus bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria untuk memetakan pemanfaatan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi hunian baru.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu, 1 April 2026 tersebut, merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Fokus utama adalah mengalihkan warga ke hunian yang lebih manusiawi dengan memanfaatkan aset PT Angkasa Pura dan PT KAI yang selama ini belum optimal.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Bidik Lahan Angkasa Pura di Senen untuk Rusun, Groundbreaking Mei
“Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujar Maruarar Sirait.
Target 800 Unit Rampung Juni 2026
Maruarar menjelaskan, pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, ditargetkan mampu menampung sekitar 300 unit hunian.
Sementara itu, lahan milik PT KAI diproyeksikan untuk pembangunan 500 unit tambahan. Pemerintah mematok target ambisius agar tahap awal proyek ini selesai pada 15 Juni 2026.
Selain menggunakan anggaran negara, Maruarar juga mendorong skema government-preneurship dengan menggandeng sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
