URBANCITY.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berkomitmen melakukan akselerasi masif dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam pertemuan dengan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Jakarta, Kamis, 2 April 2026, Maruarar mengumumkan peningkatan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah hingga 20 kali lipat.
Jika pada tahun 2025 alokasi bedah rumah di NTT hanya menyasar 436 unit, maka pada tahun anggaran 2026, kementerian mematok target minimal 5.000 unit. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut.
“Kita membicarakan beberapa program yang nyata dan konkret, berbasis data dari Badan Pusat Statistik. Untuk itu kita tingkatkan secara signifikan program bedah rumah atau BSPS di NTT, dari tahun 2025 sebanyak 436 unit naik menjadi 5 ribu, minimal 5 ribu,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Bidik Lahan Angkasa Pura di Senen untuk Rusun, Groundbreaking Mei
Prioritas untuk Daerah Kemiskinan Ekstrem
Keputusan peningkatan kuota yang drastis ini, menurut Maruarar, merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Data BPS menunjukkan NTT masih menduduki posisi sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Karena berdasarkan data yang kami terima dari BPS, tingkat kemiskinan di NTT termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Dan Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan saya sebagai pembantunya untuk memprioritaskan daerah-daerah miskin yang rumahnya banyak tidak layak huni,” kata Maruarar.
