URBANCITY.CO.ID – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mereformasi sektor pertanian secara masif, mengubah wajah agraris Indonesia menjadi lebih modern dan menguntungkan.
Langkah konkret seperti penambahan kuota pupuk subsidi hingga 9,5 juta ton dan penurunan harga mencapai 20 persen menjadi sinyal kuat keberpihakan negara terhadap para produsen pangan nasional.
Bagi masyarakat urban, stabilitas harga pangan yang berakar dari kesejahteraan petani adalah investasi sosial jangka panjang untuk menekan inflasi dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Modernisasi tata kelola pupuk melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 memangkas birokrasi rumit dan mendigitalisasi penyaluran langsung ke Gapoktan.
Petani kini hanya perlu membawa KTP untuk melakukan penebusan, sebuah terobosan sistem yang meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi di lapangan.
Baca juga:Â Pupuk Indonesia Kembali Masuk Fortune Southeast Asia 500 dengan Kinerja Pendapatan Rp90,4 Triliun
Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, langkah ini membuktikan bahwa pemerintah serius memangkas hambatan operasional.
Sehingga, petani dapat fokus pada produktivitas, bukan pada kerumitan administratif.
Pada 24 Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo.
“Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional,” ujar Qodari, dalam keterangannya, Senin (29/6).
Modernisasi Alat Berbasis Teknologi Digital
Pemerintah mempercepat akselerasi sektor pertanian melalui gelontoran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp4,19 triliun pada tahun 2026.
