URBANCITY.CO.ID – Sejumlah negara mediator mendesak Iran memberikan konsesi terkait program nuklirnya. Langkah diplomasi ini bertujuan membuka kembali jalan perundingan gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS).
Upaya keras tersebut muncul usai Presiden AS Donald Trump menolak proposal gencatan senjata tujuh hari usulan Teheran. Kabar penolakan ini pertama kali terbit dalam laporan investigasi harian The Wall Street Journal.
Awalnya, usulan jeda kemanusiaan itu diharapkan mampu membuka blokade pelabuhan Iran oleh AS. Selain itu, kesepakatan tersebut dapat memulihkan kelancaran arus logistik minyak dunia di Selat Hormuz.
Kendati demikian, para mediator memandang peluang perubahan sikap Teheran tergolong tipis. Pasalnya, pemerintah Iran menunjukkan keengganan tinggi untuk melonggarkan pengembangan fasilitas atom mereka.
Baca Juga :Â Emas Asian Games 2026: Investasi Pembinaan BNI & PBSI Cetak Sejarah Baru
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pihaknya tetap membuka pintu diplomasi secara luas. Namun, Teheran tidak ragu melancarkan serangan balasan jika militer AS kembali beraksi.
“Kami sepenuhnya siap jika perang kembali pecah,” ujar Araghchi kepada NBC News pada Minggu, 27 September 2026.
Lebih lanjut, Araghchi menegaskan posisi defensif negaranya menghadapi ancaman asing. “Kami bersikap tegas dalam menghadapi agresi baru apa pun, bahkan jika itu berujung pada perang dahsyat (kiamat). Namun, pada saat yang sama, kami juga siap untuk diplomasi. Keputusan ada di tangan Presiden Trump,” tambahnya.
Hingga kini, mediator asal negara-negara Arab belum melihat konsesi konkret dari pihak Iran. Sebaliknya, sumber diplomatik Teluk menyebut Teheran menuntut Washington mengambil inisiatif pelonggaran lebih dulu.
Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengakui jalan damai kian buntu. Qatar sendiri aktif berperan sebagai juru runding penghubung pesan antara Washington dan Teheran.
“Konflik ini sangat kompleks,” ujarnya saat berbicara di New York dalam acara khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
