URBANCITY.CO.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmennya untuk tetap memprioritaskan tugas pemerintahan. Pernyataan ini ia sampaikan seusai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang mempermasalahkan keabsahan syarat pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Gibran menegaskan dirinya menghormati seluruh tahapan persidangan yang telah berjalan di MK.
“Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” kata Gibran kepada wartawan, Rabu, 7 Oktober 2026.
Gibran turut menanggapi pertimbangan putusan MK mengenai riwayat pendidikannya. Mahkamah sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) dari luar negeri dalam persidangan. Menanggapi catatan tersebut, mantan Wali Kota Solo itu menyinggung jenjang pendidikan tingginya di luar negeri.
Baca Juga :
“Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran.
MK Nyatakan Pemohon Tak Berhak Mendiskualifikasi
Sebelumnya, MK membacakan putusan perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, mahkamah menegaskan pihak Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Selain itu, MK menyatakan tidak memiliki wewenang untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Deretan pihak Pemohon dalam sengketa ini mencakup Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, serta mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Gugatan serupa juga dilayangkan enam warga Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, hingga Tiurma M.S. Sihombing.
Kendati menolak permohonan, fakta persidangan MK mencatat tidak ditemukannya dokumen fisik ijazah luar negeri milik Gibran yang disetarakan dengan jenjang SMA oleh instansi terkait. Namun, putusan akhir tetap menolak permohonan diskualifikasi sehingga memastikan kedudukan hukum Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia tetap sah.




