URBANCITY.CO.ID – Kualitas fisik bangunan dan kepastian serah terima unit menjadi fondasi krusial bagi masyarakat urban modern dalam menentukan aset properti keluarga.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas dari korupsi, berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu guna mendukung percepatan pelaksanaan program perumahan nasional.
Langkah strategis tersebut langsung memangkas risiko cacat konstruksi serta memastikan setiap rupiah belanja negara memberi imbal hasil aset yang maksimal bagi warga kota.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Ara saat menjadi narasumber dalam Konsolidasi Next Level yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Baca Juga: Menteri PKP Pacu Bedah Rumah di Rorotan Demi Mutu Hunian Urban
Kegiatan ini membahas dukungan strategi pengadaan untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat penyelenggaraan program prioritas nasional melalui konsolidasi pengadaan, pengelolaan master produk katalog elektronik sektoral, dan transformasi pengadaan digital.
Transparansi data menciptakan kepastian bagi konsumen urban yang mendambakan kawasan permukiman sehat, terencana, serta berdaya saing tinggi.
Menteri Ara menyampaikan bahwa Kementerian PKP terbuka untuk mendukung penguatan tata kelola pengadaan melalui pemberian akses kepada LKPP terhadap data, informasi, prosedur, anggaran, hingga kondisi fisik pelaksanaan program di lingkungan Kementerian PKP.
“Kami sangat terbuka. Mulai hari ini, kami memberikan akses terhadap apa pun yang diperlukan, baik prosedur, data, anggaran, maupun kondisi fisik di lapangan. Kami ingin menjadikan Kementerian PKP sebagai tempat agar niat baik dalam memperbaiki pengadaan dapat dilaksanakan sepenuhnya,” ujar Menteri Ara.
Baca Juga: Menteri PKP Sebut BTN Sebagai Penyalur KPR Subsidi Terbanyak Hingga Juli 2026
Sinergi Sistem Menjamin Pertumbuhan Nilai Aset Properti
Efisiensi birokrasi dan ketepatan distribusi material konstruksi mempercepat realisasi kawasan permukiman tanpa mengorbankan mutu arsitektur modern.
Menurutnya, pengadaan yang baik harus berorientasi pada empat hal utama, yaitu bebas dari korupsi, menghasilkan output yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, regulasi perlu mendukung pelaksanaan program tanpa menciptakan hambatan birokrasi yang tidak diperlukan.
Baca Juga: Menteri PKP dan Mendagri Terbitkan SKB Percepatan Program Tiga Juta Rumah
Penerapan teknologi digital dan SDM profesional memitigasi potensi sengketa maupun keterlambatan proyek perumahan massal.
Menteri Ara juga menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, regulasi yang tepat, serta sistem teknologi informasi (TI) yang memadai.
Ketiga faktor tersebut menjadi fondasi untuk memastikan tata kelola pengadaan berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pertumbuhan rantai pasok lokal ikut mengerek valuasi kawasan dan menggairahkan perekonomian sektor riil pendukung permukiman.
Baca Juga: Hadapi Dinamika Ekonomi, Menteri PKP Pertahankan Suku Bunga FLPP 5 Persen
Ia menambahkan bahwa ekosistem perumahan melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, perbankan, hingga masyarakat atau konsumen.
Oleh karena itu, tata kelola pengadaan yang baik menjadi salah satu faktor pendukung dalam memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak dapat terpenuhi.
Transformasi Belanja Negara Pacu Ekosistem Gaya Hidup Layak
Pengadaan modern menempatkan kepuasan penghuni dan keandalan utilitas hunian sebagai tolak ukur utama kinerja anggaran publik.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Pastikan Hunian Senen Siap Tampung Warga Bantaran Rel
Dalam kesempatan tersebut, Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak lagi sekadar menjadi proses pemilihan penyedia, tetapi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dan mendukung pencapaian program prioritas nasional.
“Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak lagi cukup dipahami sebagai proses untuk memilih penyedia. Pengadaan telah menjadi instrumen strategis negara,” ujar Sarah.
Katalog digital mutakhir menggaransi spesifikasi material bangunan memenuhi standar keamanan gempa, kenyamanan visual, serta ketahanan iklim tropis.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu membangun strategi belanja yang lebih efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan, informasi pasar, serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.
Baca Juga: Kuasai 84 Persen Pasar Syariah, Menteri PKP Apresiasi Kinerja KPR Subsidi BSN
Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pengadaan yang transparan, kompetitif, dan akuntabel.
Digitalisasi proses tender melalui e-katalog memangkas perantara gelap sehingga developer fokus menyajikan karya rancang bangun terbaik bagi warga kota.
Konsolidasi Next Level turut membahas penguatan konsolidasi pengadaan untuk menetapkan strategi belanja yang tepat, pengelolaan master produk untuk menjaga standar dan informasi produk dalam katalog elektronik sektoral, serta transformasi pengadaan digital melalui penguatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Kolaborasi Strategis Hadirkan Hunian Terintegrasi Cerdas
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Bakal Wajibkan Program Satu Rumah Satu Pohon
Integrasi antar-lembaga negara memberi jaminan rasa aman bagi kelas pekerja urban dalam mencicil hunian jangka panjang.
Melalui penguatan koordinasi antara Kementerian PKP dan LKPP, diharapkan tata kelola pengadaan dapat semakin mendukung pelaksanaan program prioritas perumahan secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Kemitraan lintas pemangku kepentingan mempercepat penyediaan sarana transportasi, jaringan digital, dan fasilitas komunitas di sekitar kantong perumahan baru.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama LKPP, sekretaris daerah pemerintah provinsi, serta Direktur Enterprise & Business Services Telkom Indonesia Veranita Yosephine.
