URBANCITY.CO.ID — Sektor properti nasional kini membuka pintu lebar bagi arus modal asing melalui diplomasi ekonomi agresif yang menguntungkan masyarakat urban maupun investor.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara resmi menawarkan potensi pasar hunian masif kepada komunitas bisnis global dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Langkah strategis ini langsung memosisikan Program 3 Juta Rumah bukan sekadar proyek sosial, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi bernilai tinggi yang menjanjikan imbal hasil investasi jangka panjang sekaligus mempermudah masyarakat kota memiliki aset hunian layak.
Menteri PKP Maruarar Sirait memimpin langsung penawaran investasi ini di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah
Acara yang mengusung tema “From Regional Growth to National Strength: Building Jobs, Stability and Investor Confidence” tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 WIB dan mempertemukan pemerintah dengan 42 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika, hingga Pasifik.
“Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, yakni bedah rumah. Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, serta status tanahnya diterbitkan dengan program 1 juta sertipikat gratis. Saya juga mengajak KADIN dan Duta Besar untuk ikut mendukung program ini,” ujar Maruarar Sirait saat memaparkan visi pemberdayaan ekonomi berbasis hunian di hadapan para diplomat dan pelaku usaha.
Insentif Fiskal dan Tenor KPR 40 Tahun Perkuat Daya Beli Urban
Pemerintah merancang paket kebijakan agresif guna memangkas hambatan biaya transaksi dan memperluas akses kepemilikan properti bagi pekerja urban.
Baca Juga: Solusi Lahan Strategis Pacu Investasi dan Gaya Hidup Urban Program 3 Juta Rumah
Kementerian PKP membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih jauh, pemerintah tengah menyiapkan skema perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun agar beban angsuran bulanan jauh lebih ringan dan ramah terhadap arus kas keluarga muda.
“Kebijakan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk rakyat dan tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah,” katanya menegaskan integrasi ekosistem hunian dan ekonomi kerakyatan.
Dalam pemaparan yang turut didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi tersebut, pemerintah juga menyoroti penguatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah: Akselerasi Aset dan Gaya Hidup Urban Terjangkau
Skema KPP tahun 2027 akan mengakselerasi pembiayaan konstruksi sekaligus memberdayakan ekosistem UMKM sektor bangunan, sehingga perputaran modal tetap bertahan di dalam negeri.
Kolaborasi CSR dan Pembinaan Generasi Pengembang Muda Nasional
Keberhasilan percepatan pasokan hunian menuntut sinergi lintas sektor yang terukur antara regulator, perbankan, dan korporasi swasta.
Maruarar mencontohkan keberhasilan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang merenovasi kawasan permukiman padat di jantung ibu kota, menciptakan wajah kota yang lebih manusiawi dan sehat bagi warganya.
Baca Juga: Lippo Group Hibahkan 30 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah: Solusi Hunian Vertikal Urban
“Sebanyak 29.000 jiwa hidup di Menteng Tenggulun, sekitar 5.000 orang hidup berkecukupan dan Sebagian Duta Besar tinggal di daerah itu dan sisanya 24.000 orang sangat perlu perhatian. Di sini kita buktikan bahwa pemerintah selalu bersinergi dengan swasta dan orang-orang yang sangat diberkati yang telah mendukung dengan program CSR ini. Mungkin duta besar yang tinggal di Menteng akan saya ajak juga melihat hasil Program Bedah Rumah di Kawasan Menteng Tenggulun,” imbuhnya.
Selain mengundang para duta besar menyaksikan peresmian 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026 mendatang, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada regenerasi pelaku industri properti.
Maruarar menggandeng pengembang muda seperti Angga dan Wawan dalam forum tersebut sebagai bukti dukungan nyata negara terhadap lahirnya wirausahawan konstruksi baru yang inovatif dan kompetitif.
“Untuk perumahan subsidi, Presiden Prabowo sangat menghargai apa yang sudah dicapai oleh pengembang muda seperti Angga dan Wawan agar di Indonesia muncul pengembang muda sukses di bidang perumahan. Doakan saya, saya akan membuat itu di bidang perumahan,” ungkapnya penuh optimisme.
Baca Juga: Maruarar Sirait Puji Rusun Cinta Kasih Tzu Chi, Jadi Patokan Kolaborasi Program 3 Juta Rumah
Efek Berganda Properti Dongkrak PDB Nasional Hingga 1,5 Persen
Dari sudut pandang makroekonomi dan investasi, pembangunan perumahan skala masif menawarkan daya ungkit luar biasa bagi perekonomian nasional.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady, memproyeksikan bahwa akselerasi sektor perumahan mampu menyumbang kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 1,5 persen.
Kontribusi signifikan ini menjadikan properti sebagai salah satu instrumen investasi paling resilien di tengah dinamika ekonomi global.
Baca Juga: Perumnas Cari Mitra Strategis Samesta Alonia Kemayoran, Dukung Program 3 Juta Rumah
“Sektor perumahan juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ratusan industri turunan, mulai dari industri bahan bangunan, manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga sektor perbankan dan pembiayaan. Aktivitas tersebut dinilai mampu mendorong industrialisasi, meningkatkan investasi, serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. KADIN juga siap untuk mendorong kedutaan-kedutaan menjadi jembatan Indonesia untuk sumber-sumber di luar negeri,” ujar James.
Forum strategis ini juga berhasil merangkul 15 perwakilan diplomatik tingkat tinggi, Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Kamapradipta Isnomo, serta 10 pimpinan kamar dagang internasional—mulai dari AmCham, EKONID, Jakarta-Japan Club, hingga perwakilan bisnis Belanda, Kanada, Irlandia, Filipina, Swedia, Swiss, dan Thailand.
Sinergi konkret antara Kementerian PKP, Kemenko Perekonomian pimpinan Airlangga Hartarto, dan KADIN Indonesia ini memastikan bahwa investasi global di sektor perumahan akan segera mengalir deras, menciptakan lapangan kerja luas, sekaligus mewujudkan standar hidup perkotaan yang lebih sejahtera.
