URBANCITY.CO.ID – Langkah Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memasuki fase krusial.
Delegasi organisasi internasional tersebut kini tengah berada di Jakarta untuk melakukan “bedah” terhadap sektor perasuransian dan dana pensiun nasional.
Upaya ini dilakukan guna memastikan kebijakan sektor keuangan Indonesia telah selaras dengan standar global yang dianut 38 negara anggota OECD.
Head of Insurance and Pensions OECD, Pablo Antolín, memimpin langsung rangkaian Fact-Finding Mission yang berlangsung pada 5–11 Juni 2026 ini.
Kehadiran tim ahli dari Paris tersebut bertujuan memotret efektivitas regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan serta melindungi konsumen.
Baca juga: Jaga Otot Intermediasi Bank, OJK Bersihkan Puluhan Ribu Rekening Hitam
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk melakukan tolak ukur (benchmarking) terhadap praktik terbaik internasional.
Sejak menjadi negara ASEAN pertama yang masuk proses aksesi pada Februari 2024, Indonesia terus memacu diri memperbaiki sistem keuangannya.
“Indonesia menyambut baik Fact-Finding Mission OECD sebagai bagian penting dari proses aksesi. Kami memandang proses ini bukan sekadar penilaian, tetapi kesempatan strategis untuk melakukan benchmarking terhadap praktik internasional terbaik serta mempercepat reformasi sektor keuangan Indonesia,” ujar Friderica dalam sambutannya di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
