Buku Presiden Solusi: Prabowo Hapus Kriminalisasi, Dongkrak Gaji Hakim hingga 280 Persen

URBANCITY.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan taringnya dalam upaya membersihkan institusi hukum dari praktik kriminalisasi yang kerap menghantui birokrasi dan tenaga profesional. Strategi "bersih-bersih" ini terangkum dalam buku bertajuk Presiden Solusi, yang membedah langkah taktis Kepala Negara dalam menjaga independensi yudikatif sekaligus memperkuat integritas aparat penegak hukum. Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menegaskan bahwa Prabowo memandang kriminalisasi sebagai penghambat utama kemajuan bangsa. Tanpa kepastian hukum, talenta terbaik negeri akan merasa ngeri untuk mengabdi di institusi negara. "Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden selalu mengatakan tidak boleh ada kriminalisasi dalam proses hukum kita," ujar Yuza—sapaan akrab Dirgayuza—saat peluncuran buku tersebut di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. Baca juga: Alasan Presiden Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Jadi Nakhoda Baru Badan Gizi Nasional Menurut Yuza, ketegasan ini penting demi menciptakan iklim kerja yang tenang bagi para abdi negara. "Kriminalisasi ini sangat menunda kita dalam mencari talenta-talenta terbaik untuk bisa bekerja dengan tenang, untuk bisa masuk ke institusi-institusi negara, dan untuk negara kita bisa maju," imbuhnya. Dari Amnesti Tom Lembong hingga Guru di Masamba Dalam buku tersebut, dipaparkan sejumlah preseden di mana Presiden menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengoreksi proses hukum yang dinilai janggal. Salah satunya adalah pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong pada Juli 2025. Langkah ini disebut sebagai bukti nyata Prabowo aktif memantau agar proses yudikatif tetap berada pada relnya. Tak hanya di level elite, intervensi keadilan juga menyentuh akar rumput. Buku Presiden Solusi pada halaman 177 mengisahkan drama hukum dua guru SMAN Masamba di Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal. Keduanya sempat terseret pidana akibat inisiatif mengumpulkan iuran untuk membantu rekan guru honorer yang belum digaji selama 10 bulan. Pada November tahun lalu, Prabowo memberikan rehabilitasi dan amnesti bagi keduanya. Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Presiden Prabowo Resmi Copot Wamen Imipas Silmy Karim Yuza, yang menulis buku ini bersama Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari dan Agung Gumilar Saputra, menekankan bahwa keputusan tersebut diambil bukan atas dasar sentimen politik, melainkan pertimbangan fakta yang rigid. "Setelah mempertimbangkan berbagai fakta-fakta, mendengarkan dari berbagai pihak, beliau membuat beberapa keputusan, ada yang dibutuhkan amnesti, ada yang dibutuhkan rehabilitasi, dan ada yang dibutuhkan abolisi," kata Yuza menjelaskan. Melawan Gratifikasi dengan Kenaikan Gaji 280 Persen Selain intervensi kasus per kasus, Prabowo juga menempuh jalur struktural untuk membentengi integritas hakim. Menyadari bahwa gaji hakim tingkat terendah tidak pernah naik selama 18 tahun—sebuah anomali yang dinilai menjadi pintu masuk praktik gratifikasi—Presiden memutuskan untuk menaikkan gaji mereka hingga 280 persen. Kebijakan ini dibarengi dengan jaminan fasilitas operasional berupa penyediaan 8.900 rumah dinas bagi para hakim di daerah. Fasilitas ini diharapkan mampu menjaga independensi para pengadil agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan lokal saat menangani perkara. Baca juga: Presiden Prabowo: Jangan Takut Perlawanan Koruptor Demi Transformasi "Secara sistemik, beliau mencoba untuk membaiki supaya ke depannya kasus-kasus kriminalisasi bisa kita tekan seminimal mungkin," tutur Yuza. Upaya ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, hukum tak lagi boleh dijadikan alat untuk menyandera lawan, melainkan instrumen untuk menegakkan keadilan yang solutif. (*)

Buku Presiden Solusi: Prabowo Hapus Kriminalisasi, Dongkrak Gaji Hakim hingga 280 Persen

Artikel Populer

Garap Proyek Hiera di BSD City, Sinar Mas Land Sabet Penghargaan Asia Pasifik

Bidik Pasar Halal Global, Pengurus DPW IAEI Pacu Ekonomi Syariah di Provinsi Jambi

Meteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah Sosialisasi BLK Komunitas

Mendag Budi Santoso Sahkan Revisi Permendag 31/2023, Jegal Praktik Dagang Tidak Sehat

Lari Sambil Beramal, Accor Run for Hope 2026 di Bali Diikuti 1.400 Peserta

Jaga Otot Intermediasi Bank, OJK Bersihkan Puluhan Ribu Rekening Hitam

Impor Turun Lebih Dalam Daripada Ekspor, Surplus Neraca Dagang September 2024 Meningkat

Related Posts

Kalahkan Kampus Elit Dunia, Startup Binaan Pertamina Juara 4 di Ajang Inovasi AS

Dukung Indonesia Emas 2045, Sinar Mas Land Gelar World-Class Education Expo 2026

Refleksi Kartini, OJK Ajak Perempuan Perkuat Budaya Integritas dan Anti-Fraud

Bukan Sekadar Empati, Ini 5 Alasan Kucing Mendekat Saat Kita Menangis

Add New Playlist