Penindakan Global di Sejumlah Negara
Di sisi lain, Google menegaskan penindakan terhadap manipulasi opini publik ini berlaku secara global. Pada Juli 2026, misalnya, perusahaan menghapus 89 kanal berbahasa Jepang. Saluran-saluran tersebut mendukung Ukraina serta mengkritik Iran, Rusia, dan sejumlah politikus Jepang.
Selain menutup saluran video, Google turut memblokir blog serta domain situs web agar tidak muncul di layanan Google News maupun Discover. Pada Agustus 2026, Google menonaktifkan 74 kanal YouTube dan satu blog berbahasa Inggris. Jaringan itu mengkritik pemerintah federal serta partai politik Amerika Serikat. Di bulan yang sama, Google juga menutup delapan kanal YouTube dan memblokir enam domain berbahasa Inggris yang mendukung Israel serta mengkritik Iran dan Palestina.
Respons Pemerintah Indonesia
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana meminta klarifikasi resmi kepada Google atas pemblokiran belasan ribu akun tersebut. “Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” ungkap Kementerian Komdigi, Kamis, 19 November 2026.
Kendati demikian, Komdigi menyatakan mendukung pemberantasan manipulasi informasi serta aktivitas tidak autentik di ruang digital. “Komdigi mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital,” jelas Komdigi.
Namun, Komdigi menilai setiap tindakan moderasi konten berskala besar harus berjalan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil. “Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia,” katanya.




