“Artinya, di Provinsi Papua hampir satu dari tiga rumah masih tidak layak huni. Di Papua Pegunungan lebih berat lagi, hampir 80 persen. Ini menunjukkan tantangan perumahan di Papua Raya masih sangat besar,” kata Mendagri.
Baca juga:Â Menteri Ara Tinjau BSPS Kendari, Bedah Rumah Pesisir Dimulai 1 Juni 2026
Transparansi Anggaran dan Material
Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Material Tepat Waktu (PTT) untuk memastikan akuntabilitas anggaran.
Proses pemilihan toko penyedia bahan bangunan berlangsung melalui mekanisme tender terbuka yang transparan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bahkan menyoroti efisiensi harga material hingga Rp3 juta per unit rumah berkat partisipasi aktif pelaku usaha lokal.
“Saya mengapresiasi keterbukaan anggaran yang dilakukan Kementerian PKP sehingga pemilihan toko penyedia bahan bangunan dilakukan secara terbuka melalui proses tender yang transparan,” ujar Mendagri Tito.
Jadwal Pelaksanaan Bedah Rumah
Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, menegaskan bahwa Kementerian PKP akan mengawal ketat progres pengerjaan fisik di lapangan.
Baca juga:Â Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 3.000 Bedah Rumah di Kaltim Tuntas Agustus 2026
Proyek bedah rumah ini dimulai pada 30 Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada 24 Agustus 2026.
Pemerintah daerah, termasuk Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, turut mendukung penuh kelancaran program ini guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
