<strong>URBANCITY.CO.ID</strong> – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara masif di wilayah Papua Raya. Inisiatif ini memperkuat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah mengalokasikan total 22.379 unit rumah untuk dibedah sepanjang tahun 2026, yang meningkat tajam dari 1.656 unit pada tahun sebelumnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi mendalam atas terobosan kebijakan yang dilakukan Menteri PKP Maruarar Sirait. Peningkatan alokasi ini menjadi wujud perhatian khusus negara terhadap warga di wilayah perbatasan Indonesia. <strong>Baca juga: <a href="https://urbancity.co.id/kementerian-pkp-kebut-program-bedah-rumah-rp83-triliun-target-tuntas-november-2026/">Kementerian PKP Kebut Program Bedah Rumah Rp8,3 Triliun, Target Tuntas November 2026</a></strong> "Ini peningkatan yang luar biasa dari Pak Menteri Maruarar Sirait atas program bedah rumah dibanding tahun 2025, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan," ujar Mendagri Tito saat peluncuran program BSPS di Kampung Mosso, Jayapura, Minggu (21/6/2026). <h5><strong>Tantangan Hunian di Wilayah Papua</strong></h5> Data pemerintah mencatat sebanyak 71.500 rumah di Papua masih dalam kategori tidak layak huni. Provinsi Papua sendiri memiliki persentase rumah tidak layak huni sebesar 32,5 persen, sementara di Papua Pegunungan angka tersebut menyentuh hampir 80 persen. Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi kawasan perbatasan dengan mengalokasikan 15.000 unit BSPS dari total 400.000 unit secara nasional.<!--nextpage--> "Artinya, di Provinsi Papua hampir satu dari tiga rumah masih tidak layak huni. Di Papua Pegunungan lebih berat lagi, hampir 80 persen. Ini menunjukkan tantangan perumahan di Papua Raya masih sangat besar," kata Mendagri. <strong>Baca juga: <a href="https://urbancity.co.id/menteri-ara-tinjau-bsps-kendari-bedah-rumah-pesisir-dimulai-1-juni-2026/">Menteri Ara Tinjau BSPS Kendari, Bedah Rumah Pesisir Dimulai 1 Juni 2026</a></strong> <h5><strong>Transparansi Anggaran dan Material</strong></h5> Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Material Tepat Waktu (PTT) untuk memastikan akuntabilitas anggaran. Proses pemilihan toko penyedia bahan bangunan berlangsung melalui mekanisme tender terbuka yang transparan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bahkan menyoroti efisiensi harga material hingga Rp3 juta per unit rumah berkat partisipasi aktif pelaku usaha lokal. "Saya mengapresiasi keterbukaan anggaran yang dilakukan Kementerian PKP sehingga pemilihan toko penyedia bahan bangunan dilakukan secara terbuka melalui proses tender yang transparan," ujar Mendagri Tito. <h5><strong>Jadwal Pelaksanaan Bedah Rumah</strong></h5> Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, menegaskan bahwa Kementerian PKP akan mengawal ketat progres pengerjaan fisik di lapangan. <strong>Baca juga: <a href="https://urbancity.co.id/menteri-pkp-maruarar-sirait-targetkan-3-000-bedah-rumah-di-kaltim-tuntas-agustus-2026/">Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 3.000 Bedah Rumah di Kaltim Tuntas Agustus 2026</a></strong> Proyek bedah rumah ini dimulai pada 30 Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada 24 Agustus 2026. Pemerintah daerah, termasuk Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, turut mendukung penuh kelancaran program ini guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.<!--nextpage--> "Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2026 di Papua dijadwalkan mulai pada 30 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 24 Agustus 2026," katanya. "Kementerian PKP akan terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," pungkas Rini. (*)