Proses lelang yang berlangsung terbuka ini tidak hanya menekan biaya melalui efisiensi anggaran.
Baca juga: Optimalisasi Data BSPS: Menteri PKP, Kemendagri, dan BPS Sinergi via Aplikasi Digital Go PKP
Tetapi juga melibatkan toko material serta tenaga kerja lokal, sehingga perputaran ekonomi di tingkat akar rumput tetap terjaga dengan baik.
Menteri PKP menekankan bahwa transparansi adalah kunci dalam menjaga amanah uang rakyat agar tepat sasaran.
“Bantuan untuk memperbaiki rumah bapak dan ibu berasal dari APBN, artinya ini adalah uang rakyat,” ujar Menteri PKP.
Karena itu Kementerian melakukan Pemilihan Terbuka Toko agar masyarakat mengetahui dan mengawasi sendiri penggunaan anggarannya.
“Kalau ada penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan ini, silakan laporkan,” imbuhnya.
Investasi Sosial untuk Masa Depan Kota
Perbaikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan investasi sosial jangka panjang yang krusial bagi masa depan Kota Malang.
Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri Terbitkan SKB Percepatan Program Tiga Juta Rumah
Pemerintah memastikan setiap bantuan memberikan dampak langsung bagi peningkatan produktivitas dan kesehatan penghuninya.
Apa lagi terdapat dukungan target perbaikan yang terjadwal ketat mulai dari Juli hingga Oktober 2026.
Fasilitas hunian yang memadai, lengkap dengan fondasi, struktur yang kokoh, serta lingkungan yang bersih, tentu menjadi pembeda utama antara sekadar tempat berteduh dengan sebuah rumah yang menjadi penopang kesejahteraan keluarga.
Sinergi antara Kementerian PKP dan Pemerintah Kota Malang ini menciptakan model penanganan RTLH yang patut diapresiasi oleh masyarakat urban.
