URBANCITY.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sekitar 25.200 hektare lahan per tahun.
Angka itu didapat dengan asumsi setiap rumah punya kaveling bersih rata-rata 60 meter persegi (m2). Dengan perhitungan seperti itu, Nusron menyatakan Kementerian ATR/BPN sudah mampu menyediakan lahannya.
“Saat ini saya punya stok lahan 79 ribu hektare,” katan Nusron dalam sambutannya pada Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) di Jakarta akhir pekan lalu.
Menteri ATR menjelaskan, pihaknya memiliki data tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk berbagai program nasional.
Tanah terindikasi telantar itu merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN), dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.
Dari 854.662 hektare itu setelah dianalisis, yang bisa dipakai untuk kawasan permukiman mencapai 79.925 hektare. Tanah telantar itu harus dimanfaatkan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
“Tanah itu harus difungsikan dan dipergunakan sesuai dengan Pasal 33 UUD. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Jadi tidak boleh menganggur dan telantar. Krena itu kami tawarkan (untuk program 3 juta rumah),” tutur Nusron.
Dengan kata lain, ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah bukan lagi isu, karena ketersediaannya sudah dapat dipastikan.
