Menteri PKP dan Mendagri Terbitkan SKB Percepatan Program Tiga Juta Rumah

URBANCITY.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB). Penandatanganan SKB tentang dukungan percepatan pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah berlangsung di Jakarta, Jumat (19/6/2026). Kebijakan ini hadir sebagai acuan operasional bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Penandatanganan ini juga mencakup Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN. SEB mengenai pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam tata ruang wilayah. Baca juga: Wamen Fahri Hamzah Dorong Kontribusi Aktif Akademisi Wujudkan Program Tiga Juta Rumah Kolaborasi antarlembaga ini bertujuan menyederhanakan hambatan birokrasi, terutama terkait persoalan lahan yang selama ini sering menghambat para pengembang perumahan. Pemerintah berharap sinergi ini memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Dukungan Regulas Bagi Pengembang Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut positif langkah strategis ini untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional. SKB tersebut menjadi landasan hukum pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini juga memperluas akses bagi masyarakat yang membeli rumah di luar domisili KTP asal selama memenuhi kriteria MBR terbaru. “Peraturan ini akan sangat membantu program-program perumahan," ujar ujar Menteri PKP. Baca juga: Kementerian PKP Kebut Program Bedah Rumah Rp8,3 Triliun, Target Tuntas November 2026 "Koordinasi efektif seperti ini mudah-mudahan dapat menjawab berbagai permasalahan di lapangan, terutama berkaitan dengan persoalan lahan yang dihadapi para pengembang,” imbuhnya. Fleksibilitas Penataan Tata Ruang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa SEB yang diterbitkan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengelola tata ruang. Pemerintah menetapkan batasan LP2B minimal 87 persen dikendalikan di tingkat provinsi sebagai solusi atas kendala lahan di tingkat kabupaten atau kota. Skema kompensasi antardaerah di dalam satu provinsi ini menjaga keseimbangan antara target swasembada pangan dan pemenuhan kebutuhan hunian. “Sore ini keputusan bersama ini dibuat agar masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah memiliki acuan yang sama, yaitu pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR berdasarkan kriteria terbaru yang telah ditetapkan dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025,” katanya. Baca juga: Daya Beli Tertekan, Penyaluran KPR Rumah Tipe 21 Alami Perlambatan Paling Parah Sinergi Data dan Sertifikasi Tanah Kementerian ATR/BPN berkomitmen melaksanakan program sertifikasi tanah gratis bagi MBR dengan pengawasan kriteria yang ketat. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya kerja sama erat dengan Kementerian PKP guna mencegah manipulasi data calon penerima manfaat. Pihak BPS juga siap memberikan dukungan data akurat untuk memastikan intervensi kebijakan perumahan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi warga. Masyarakat menyambut antusias program sertifikasi tanah ini karena mempermudah akses kepemilikan rumah yang legal. Pemerintah daerah kini memiliki pegangan kuat untuk mempercepat perizinan pembangunan perumahan di wilayah masing-masing. Seluruh instansi terkait memastikan bahwa target pembangunan tiga juta rumah tetap menjadi fokus utama untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Menteri PKP dan Mendagri Terbitkan SKB Percepatan Program Tiga Juta Rumah

Artikel Populer

Meteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah Sosialisasi BLK Komunitas

Didukung Fundamental Kuat dan Berbagai Katalis Positif, Investor Global Naikkan Target Price BBRI

Satgas PASTI “Sumpal Mulut” Finfluencer yang Promosikan Aset Keuangan Digital Ilegal

Impor Turun Lebih Dalam Daripada Ekspor, Surplus Neraca Dagang September 2024 Meningkat

Prediksi Swiss vs Bosnia di Piala Dunia 2026, Pertarungan Sengit Grup B

Prabowo Batalkan Kunjungan ke KTT Rusia-ASEAN demi Agenda Dalam Negeri

Restoran Sederhana Buka Cabang di Singapura, Menteri Ekraf Dorong Kuliner Go Global

Related Posts

Hadapi Dinamika Ekonomi, Menteri PKP Pertahankan Suku Bunga FLPP 5 Persen

Percepat Pembangunan Huntap Sumatera, Kementerian PKP Siapkan Anggaran Rp2,2 Triliun

Komisi V DPR Setujui Pagu Indikatif Kementerian PKP 2027, Fokus Hunian Layak

Kementerian PKP Kebut Program Bedah Rumah Rp8,3 Triliun, Target Tuntas November 2026

Add New Playlist