URBANCITY.CO.ID – Pelaku usaha mikro di daerah kini memiliki karpet merah untuk naik kelas dan memasuki ekosistem bisnis modern tanpa terbebani biaya birokrasi yang mahal.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses legalitas digital serta pembiayaan berbunga rendah bagi 1.000 pengusaha mikro di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro pada Jumat (20/11).
Langkah strategis ini mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 guna menghapus hambatan klasik pengusaha daerah saat mengurus perizinan.
Rangkaian festival bertema “UMKM Legal, Terlindungi, dan Berdaya” tersebut telah menjangkau lebih dari 14.000 pengusaha di berbagai wilayah Indonesia sebagai fondasi penguatan ekonomi lokal yang siap bersaing di pasar urban.
Baca Juga: Trade Expo Indonesia 2026: Strategi Bisnis UMKM dan Industri Lokal Menembus Pasar Ekspor Global
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah merancang festival ini untuk mempercepat transformasi pengusaha mikro agar memiliki fondasi hukum yang kuat serta literasi keuangan yang matang.
“Kami mengajak pengusaha mikro di Ketapang agar mudah mengakses perizinan,” kata Maman.
Pangkas Bunga Pembiayaan Jadi 8 Persen
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait kini memangkas jalur birokrasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), hingga sertifikasi halal berbasis sistem digital.
Baca Juga: DigiTiket, Solusi Digital Bisnis UMKM Wisata, Apa Saja Fiturnya?
Kepastian legalitas ini menjadi aset krusial bagi pelaku usaha daerah agar produk mereka mampu menembus rantai pasok ritel modern maupun pasar ekspor.
Dari sisi permodalan, pemerintah menghadirkan dua skema pembiayaan afirmatif yang sangat kompetitif bagi arus kas pengusaha kecil.
Pertama, pemerintah menyubsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi sekitar 6 persen per tahun, jauh lebih hemat daripada bunga pinjaman komersial yang mencapai 13–16 persen.
Kedua, atas perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memangkas bunga pinjaman PNM Mekaar bagi pengusaha ultramikro binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari sekitar 25 persen menjadi hanya 8 persen.
Baca Juga: Kolaborasi BNI – ITPC Osaka Tokyo Kerek Kapasitas Bisnis UMKM
Kebijakan ini langsung meringankan beban cicilan sekitar 14 juta perempuan pengusaha di seluruh Indonesia, termasuk 400 ribu nasabah di Kalimantan Barat.
“Ini bagian dari upaya meringankan beban ibu-ibu kita, khususnya di Kabupaten Ketapang,” kata Maman.
Kisah Sukses Amplang dan Ekosistem Digital
Manfaat nyata dari integrasi legalitas dan modal murah ini langsung meningkatkan kapasitas produksi Sri Rezeki, pengusaha kuliner amplang yang merintis bisnisnya selama empat tahun di Ketapang.
Baca Juga: Investasi Pascabencana: Kementerian UMKM Dongkrak Potensi Bisnis Lokal Sumatera
Pendampingan dari PNM mempermudah Sri mengantongi NIB sekaligus membuka akses suntikan modal segar untuk memperbesar skala bisnisnya.
“Berdampaknya itu di modal, akhirnya dapat bantuan dari PNM,” ujarnya.
Sri berharap momentum festival ini memicu pertumbuhan kolaboratif antarpengusaha mikro dan kecil di Kalimantan Barat agar mampu saling menopang rantai bisnis lokal.
Guna memastikan keberlanjutan pendampingan jangka panjang, Kementerian UMKM mengintegrasikan layanan daring melalui aplikasi SAPA UMKM dengan fasilitas fisik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
Baca Juga: Peluang Bisnis Masa Depan: Menteri UMKM Dorong Mahasiswa Jadi Entrepreneur Solutif
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 108 PLUT di seluruh Indonesia, termasuk di Ketapang, sebagai pusat inkubasi bisnis bagi pengusaha daerah.
Dalam ajang ini, pemerintah bersama mitra perbankan dan lembaga penjaminan—meliputi Pemkab Ketapang, PNM, BRI, Bank Kalbar, Bank BTN, Askrindo, dan Jamkrindo—menyerahkan secara simbolis NIB, sertifikat halal, SPP-IRT, izin edar, pembiayaan KUR, asuransi usaha, hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Ekosistem proteksi menyeluruh ini meminimalkan risiko bisnis sehingga pengusaha lokal lebih percaya diri melakukan ekspansi pasar dan menjalin kemitraan strategis.
Mitigasi Karhutla Jaga Iklim Investasi Daerah
Baca Juga: Kementerian UMKM Suntik Modal dan Akselerasi Bisnis di Aceh
Stabilitas ekonomi dan kelancaran distribusi bisnis di Kalimantan Barat sangat bergantung pada keamanan lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menyadari urgensi tersebut, Menteri Maman Abdurrahman turut menyalurkan bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BRI berupa 300 paket sembako bagi relawan karhutla serta lima paket mesin pemadam untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang.
Mewakili pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto, Maman mengapresiasi dedikasi para relawan sebagai garda terdepan yang menjaga kawasan produktif daerah tetap aman dari bencana asap.
Ia menekankan bahwa bantuan operasional ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan serta pengawasan di lapangan sebelum api membesar.
Baca Juga: Peluang Cuan Wirausaha Muda: Menteri UMKM Dorong Mahasiswa Bangun Bisnis
“Mencegah lebih baik daripada memadamkan,” ujarnya.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut positif dukungan langsung dari pemerintah pusat yang memperkuat kapasitas logistik para relawan dalam melindungi masyarakat dan aset ekonomi daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh relawan atas dedikasi dan semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari ancaman karhutla,” ujarnya.
Alexander menyampaikan terima kasih atas kehadiran langsung Menteri UMKM di Ketapang dan berharap bantuan peralatan tersebut mengoptimalkan kinerja pencegahan bencana di wilayah rawan karhutla.




