Yang moncer Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp477,5 triliun, atau 97,1 persen dari target APBN. Terutama disumbang pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

“Realisasi PNBP KND tumbuh 7,5 persen (yoy), berasal dari setoran dividen BUMN perbankan. Realisasi PNBP BLU meningkat 13,2 persen (yoy) terutama dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU,” jelas Menkeu.

Baca juga: Menkeu Ungkap Tiga Prestasi Pemerintah dalam APBN 2023

Sementara itu belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau meningkat 14,1 persen dibanding tahun lalu. Setara dengan 76,9 persen dari pagu. Terdiri dari belanja kementerian/lemabag (K/L), belanja non K/L, dan transfer ke daerah.

Dengan belanja sebesar itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp309,2 triliun. Setara dengan 1,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit itu masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR sebesar 2,29 persen dari PDB,” tukas Sri Mulyani.

Meski anggaran defisit, keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp97,1 triliun. Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi pengeluaran atau belanja negara tanpa memasukkan pembayaran bunga utang.

Keseimbangan primer surplus berarti, total pendapatan negara lebih besar dibanding belanja negara di luar pembayaran bunga utang pemerintah.

Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS