Desakan Bencana Nasional dari Parlemen

Sikap pemerintah berbanding terbalik dengan desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah lekas menetapkan karhutla sebagai bencana nasional menyusul meluasnya sebaran asap selama tiga bulan terakhir.

Daniel menilai pemadaman karhutla belum menunjukkan perkembangan signifikan di lapangan. Paparan kabut asap telah melumpuhkan aktivitas warga, membatalkan ratusan penerbangan, memicu krisis kesehatan, hingga menghentikan kegiatan belajar mengajar.

“Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak,” kata Daniel, Senin.

Ia menilai penetapan status darurat nasional akan mempermudah mobilisasi seluruh sumber daya negara secara terpusat.

“Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini juga meminta pemerintah tidak gengsi menerima uluran tangan negara tetangga demi mempercepat pemadaman.

“Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini,” kata Daniel.

Daniel mendesak Presiden Prabowo segera mengambil keputusan strategis, termasuk mengevakuasi kelompok rentan seperti balita dan lansia ke kawasan yang aman dari kepungan asap tebal.

“Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla,” kata dia.