URBANCITY.CO.ID – Pemerintah menegaskan belum akan menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menilai kekuatan aparat gabungan di daerah masih sanggup memadamkan api yang melanda berbagai kawasan.
Dudung menyampaikan sikap tersebut seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
“Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” ujar Dudung.
Meski belum menaikkan status menjadi bencana nasional, Prabowo menginstruksikan jajaran menteri segera menuntaskan pemadaman karhutla secepatnya. Pemerintah kini memprioritaskan pemadaman di enam provinsi rawan, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Baca Juga : Bandara Arab Saudi Dihantam Rudal, Malaysia Tunda Umrah dan RI Perketat Kewaspadaan
Tawaran Bantuan Malaysia Belum Dibahas
Dudung turut merespons komitmen bantuan Pemerintah Malaysia untuk memadamkan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Asap pekat dari titik api di Indonesia diketahui telah menyeberang ke negara tetangga. Namun, rapat terbatas kabinet belum mendiskusikan opsi intervensi asing tersebut.
“Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas,” tuturnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghubungi Prabowo pada 8 Oktober 2026 guna membahas persoalan kabut asap sekaligus menyampaikan kesiapan armada bantuan. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah menyurati otoritas terkait di Jakarta.
Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pihaknya masih menunggu jawaban resmi Indonesia.
“Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Kami tetap optimistis dan berasumsi yang terbaik,” kata Ahmad Zahid, Minggu, 11 Oktober 2026.
Ahmad Zahid merinci Malaysia telah menyiapkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta 52 personel untuk membantu operasi pemadaman di Indonesia.
