Permudah Sertifikasi TKDN, Kemenperin Dampingi IKM di NTB

URBANCITY.CO.ID - Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menggencarkan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Sertifikasi TKDN IK. Sosialisasi dan Bimtek itu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada industri kecil dalam kemudahan mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Industri Kecil (IK). Ditjen IKMA Kemenperin, Reni Yanita mengungkapkan, setelah menggelar Bimtek di Kota Medan pada akhir Januari lalu, pihaknya kembali menggelar kegiatan serupa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 3-4 April 2024. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan diikuti oleh 150 pelaku IKM yang berdomisili Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur. “Sertifikasi TKDN untuk industri kecil ini gratis, sederhana dan cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu lima hari kerja. Semua proses dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara daring,” ungkapnya, dikutip Urbancity.co.id, Minggu, 7 April 2024. Baca Juga: Penyerapan DAK Fisik Bidang IKM Kemenperin Melonjak 88% Menurut Reni, Kemenperin secara khusus menyasar pendampingan IKM di wilayah NTB lantaran pada penyelenggaraan Gernas BBI tahun ini ditunjuk sebagai campaign manager bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB. Adapun sebagai rangkaian pembinaan Gernas BBI, Ditjen IKMA mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai sertifikasi TKDN industri kecil, serta fasilitasi sertifikasi kekayaan intelektual. Kementerian Perindustrian terus berupaya memperkuat industri lokal untuk dapat menguasai pasar domestik, terutama melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan ketergantungan pada produk impor sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku industri dalam negeri, serta semakin menhttps://urbancity.co.id/wp-content/uploads/2019/10/Post-1.pngg masyarakat untuk bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, pihahknya memberikan kemudahan bagi industri kecil untuk mendapatkan sertifikat TKDN gratis, sederhana, dan cepat. Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing Industri, Kemenperin Minta HGBT Industri Dilanjutkan Melalui Ipres tersebut, Pemerintah mengamanatkan untuk menhttps://urbancity.co.id/wp-content/uploads/2019/10/Post-1.pngg percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM (termasuk IKM) dan koperasi pada e-katalog nasional, sektoral dan lokal. Dalam Sosialisasi dan Bimtek TKDN di Kota Mataram, Dirjen IKMA menyebut, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). "Terutama dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, dengan target sebanyak 30 juta UMKM/IKM masuk ke pasar digital dan transaksi penjualan sebesar Rp50 miliar per daerah," ungkap Reni. Dalam Gernas BBI 2024, pemerintah kembali menetapkan target belanja Produk Dalam Negeri (PDN) oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN minimal 95 persen dari anggaran belanja barang dan jasa pada APBN dan APBD. Sebelumnya, pada acara Business Matching Belanja PDN 2024 yang digelar awal Maret 2024 oleh Kementerian Perindustrian di Bali, tercatat komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah mencapai Rp1.428,25 triliun. Baca Juga: Pacu IKM Raih Sertifikat Halal, Kemenperin Dukung Batik Haji Nasional Ditjen IKMA telah menyelenggarakan delapan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengajuan Sertifikasi TKDN IK di delapan kota dan kabupaten sepanjang tahun 2023. Selain itu, tim Ditjen IKMA juga menggelar asistensi bagi pelaku industri kecil yang kesulitan dalam mengajukan permohonan sertifikasi. Pasca pendaftaran, Ditjen IKMA juga melakukan pengawasan terhadap konsistensi kegiatan produksi pelaku usaha dengan nilai TKDN-IK sesuai sertifikat yang telah terbit. Berdasarkan data pada dashboard monitoring TKDN-IK pada 30 Maret 2024, dari 26.042 permohonan sertifikasi TKDN-IK, terdapat 10.400 sertifikat yang telat terbit, untuk 13.394 produk. "Khusus di Provinsi NTB terdapat 62 sertifikat yang telah diterbitkan dengan 69 produk," pungkas Dirjen IKMA Kemenperin, Reni Yanita. Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Related Posts

Begal Motor Berkedok Debt Collector di Kelapa Gading, Kini Diamankan Polisi

Jakarta Institute: Warga Harus Beralih ke PAM Jaya, Tinggalkan Air Tanah

Sinergi Antar Provinsi: PAM JAYA dan Perseroda PITS Hadirkan Layanan Air Minum Perpipaan untuk Rumah di Perbatasan Jakarta–Tangsel

Redam Gejolak Demo, FKWGR Imbau Masyarakat Jaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

Pasar Obligasi Belum Bergairah

Pelabuhan Panjang akan Dipakai Urai Kemacetan Arus Mudik

Headquarter

Contact Information

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?

Are you sure want to cancel subscription?