Para raksasa properti juga terus mengusulkan relaksasi fiskal lanjutan untuk menjaga iklim bisnis perkotaan.
Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), bersama jajaran pengembang senior mengusulkan penyesuaian tarif PPh Final sewa ruang ritel mal dari 10 persen menjadi 5 persen guna memperkuat denyut komersial di kawasan terpadu perkotaan.
Inovasi Rusun Subsidi KPR Inden dan Mitigasi Bencana
Kementerian PKP merespons keterbatasan lahan perkotaan dengan memacu skema KPR inden untuk Rusun Subsidi serta memanfaatkan hibah lahan strategis seperti di Meikarta.
Skema vertikal ini menawarkan gaya hidup compact living yang efisien, mendekatkan hunian ke pusat mobilitas publik, sekaligus memangkas beban biaya komuter harian masyarakat perkotaan.
Di tengah agenda akselerasi pembangunan, Mendagri dan Menteri PKP tetap sigap mengoordinasikan penanganan 11.925 rumah rusak akibat bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Terkait bencana di NTT kami jajaran Kementerian PKP turut berdukacita dan siap mensupport NTT untuk penanganan yang cepat dan tepat terkait rumah yang terdampak,” ujar Menteri PKP.
Baca Juga: Sinergi Program 3 Juta Rumah: Astra Bakal Bangun dan Renovasi 3.250 Hunian pada 2026
Apresiasi tinggi pun datang dari tokoh senior industri perumahan nasional yang melihat keseriusan pemerintah dalam menghidupkan ekosistem properti.
“Selamat atas prestasi Kementerian PKP dengan waktu yang singkat sudah mencapai program-program yang sangat bermanfaat untuk rakyat. Terima kasih kepada Kementerian PKP dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang produktif,” ujar Siswono Yudo Husodo.
