URBANCITY.CO.ID — Peningkatan kualitas tempat tinggal kini menjadi fondasi utama dalam mendongkrak taraf hidup dan nilai aset kawasan penyangga urban.
Mengakselerasi Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melipatgandakan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Subang hingga 1.372 unit pada 2026.
Angka tersebut melonjak lebih dari lima kali lipat dan siap menyuntikkan likuiditas ekonomi baru ke wilayah berkembang ini.
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung progres riil program di Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).
Baca Juga:Â Kementerian PKP Kebut Program Bedah Rumah Rp8,3 Triliun, Target Tuntas November 2026
Kunjungan lapangan ini memetakan kelayakan Calon Penerima Bantuan (CPB) sekaligus mengawal simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) demi menjaga transparansi pengadaan rantai pasok material konstruksi.
“Kami membawa program yang luar biasa. Hari ini lebih dari Rp400 miliar KUR Perumahan berputar di Subang dan program bedah rumah sebanyak 1.372 unit untuk Subang. Ayo kita gaspol!” ujar Menteri Ara.
Lonjakan Alokasi Pacu Transformasi Kawasan
Pemerintah menargetkan sebaran 1.372 unit BSPS 2026 menyentuh 18 kecamatan dan 35 desa se-Kabupaten Subang, naik tajam dari realisasi 2025 yang hanya mencakup 250 unit.
Baca Juga:Â Menteri Ara Tinjau BSPS Kendari, Bedah Rumah Pesisir Dimulai 1 Juni 2026
Khusus kawasan Pagaden, sebanyak 38 unit rumah masuk dalam agenda perbaikan struktural, sejalan dengan usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 1.165 unit.
Secara makro, Jawa Barat memimpin porsi penerima stimulus terbesar nasional dengan total 49.229 unit rumah pada 2026, melesat dari 6.367 unit pada tahun sebelumnya.
Transformasi hunian massal ini secara langsung mereduksi backlog rumah tidak layak huni, memperkuat ketahanan lingkungan urban-rural, serta menaikkan valuasi aset tapak masyarakat bawah.
Di Gambarsari, Menteri PKP mendatangi kediaman Madi, buruh harian lepas berpenghasilan Rp1 juta per bulan yang menanggung enam anggota keluarga, serta rumah Juleha, ibu rumah tangga dengan empat tanggungan berpendapatan Rp2 juta per bulan.
Baca Juga:Â Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 3.000 Bedah Rumah di Kaltim Tuntas Agustus 2026
Verifikasi teknis mencatat kerusakan parah pada konstruksi atap dan penopang struktural, sehingga keduanya berhak menerima intervensi renovasi standar hunian sehat.
Menteri Ara menginstruksikan percepatan jadwal konstruksi yang semula diagendakan 7 Oktober hingga 7 Desember 2026 agar keluarga penerima segera menikmati hunian aman dan produktif. Ia juga memastikan seluruh tahapan bebas dari biaya siluman.
“Presiden Prabowo meminta kepada para menterinya untuk membuat aturan yang mempermudah dan anggarannya jelas harus transparan,” tegas Menteri Ara.
Efisiensi Tender Rakyat Amankan Modal Publik
Baca Juga:Â Menteri Ara Pacu Bedah Rumah di Jawa Timur, Kuota Melejit Jadi 33 Ribu Unit
Kementerian PKP mendemonstrasikan transparansi belanja material melalui skema Tender Rakyat PTT di pelataran rumah warga bersama Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro.
Kompetisi harga antara TB Almira Utama Jaya dan TB Sumber Rejeki menghasilkan efisiensi biaya material senilai Rp12.186.000 atau 5,35 persen dari pagu Rp227.750.000.
TB Almira Utama Jaya resmi mengantongi mandat penyediaan pasokan bahan bangunan berkat penawaran paling kompetitif dan akuntabel.
Pendekatan tata kelola terbuka ini membuktikan bahwa proyek pemukiman rakyat sanggup menerapkan efisiensi anggaran layaknya proyek komersial modern.
Baca Juga:Â Kuota Bedah Rumah Jatim Melonjak, Menteri Maruarar Sirait Luncurkan “Tender Rakyat”
“Program ini adalah program untuk rakyat. Karena itu harus transparan, terbuka dan tidak dipungut biaya apa pun. Sisa efisiensi anggaran akan kami kembalikan kepada rakyat untuk menjadi bantuan kembali,” ujar Menteri Ara.
Multiplier Effect Gerakkan Finansial Warga
Perbaikan fisik rumah terbukti membuka peluang rantai pasok ekonomi baru di tingkat mikro. Arus dana renovasi langsung menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan omzet toko bangunan sekitar, hingga melipatgandakan perputaran uang tunai pada warung-warung makan di area perumahan.
“Program bedah rumah ini bukan hanya memperbaiki rumah masyarakat. Ada multiplier effect yang dirasakan pekerja, warung, toko bangunan, dan masyarakat sekitar. Program ini juga membuka peluang pekerjaan dan menggerakkan perekonomian,” jelasnya.
Baca Juga:Â Menteri Maruarar Sirait Targetkan Bedah Rumah di NTT Naik 20 Kali Lipat pada 2026
Guna menjaga kualitas hasil rancang bangun, Menteri PKP mendorong BP3KP Jawa 2 mengintensifkan sosialisasi sekaligus memperketat pengawasan spesifikasi material di lapangan.
Menteri Ara mengajak seluruh elemen warga mengawal integritas proyek melalui bukti dokumentasi digital jika menemukan indikasi penyimpangan.
“Saya minta ketika ada pelanggaran dalam pelaksanaannya harap difoto dan divideo serta laporkan, karena ini adalah program strategis Presiden Prabowo yang menyentuh langsung ke masyarakat,” tegas Menteri Ara.
Kementerian PKP menerapkan standar ketat tepat mutu, tepat biaya, dan akuntabel dalam setiap realisasi Program 3 Juta Rumah. Kunjungan kerja di Desa Gambarsari berakhir hangat lewat lantunan lagu Di Bawah Tiang Bendera bersama jajaran Pemkab Subang, BP3KP Jawa 2, dan pejabat eselon Kementerian PKP.
