Dalam kesempatan itu, Menteri Maruarar juga berharap Menteri Nusron dapat mengumumkan data serta lokasi-lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah. Dengan adanya tanah yang clean and clear dan sesuai peraturan tentunya dapat mengurangi biaya pembangunan rumah.
“Harga tanah itu sekitar 30-40 persen biaya pembangunan rumah. Kami berharap jika jaman Presiden Jokowi bisa membagikan sertifikat tanah maka Presiden Prabowo Subianto bisa bagi tanah dan rumah untuk rakyat. Terimakasih atas dukungan Menteri ATR/BPN yang langsung bergerak dan mendata tanah yang ada untuk mendukung 3 juta rumah,” tandasnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku sudah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan Menteri PKP ke kantornya. Menurut Nusron, perumahan dan pertanahan ini sangat terkait dan dengan kolaborasi kedua kementerian maka Program 3 Juta Rumah harus bisa dijalankan sebaik mungkin.
BACA: Menteri Maruarar Minta Dukungan Komisi V DPR Sukseskan Program 3 Juta Rumah Untuk Rakyat
“Topik yang dibahas pasti tentang tanah. Meskipun Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) belum ngomong tapi kita sudah tahu maksudnya ke sini,” ujar Nusron.
Menteri Nusron menyatakan, pihaknya telah memiliki data lahan seluas 1,3 juta hektar yang memiliki potensi sebagai lahan pembangunan.
“Untuk saat ini, ada potensi lahan seluas 1,3 juta hektar yang telah didata. Untuk kawasan perumahan dan kawasan permukiman sudah diidentifikasi di Mojokerto seluas 151 hektar di kawasan industri dan kondisi lahannya premium dan 6,9 hektar di Tangerang, Banten. Tinggal nanti diverifikasi lokasi desa dan lokasinya pastinya biar cetha (jelas),” katanya.
