<strong>URBANCITY.CO.ID</strong> - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendatangi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP membahas mengenai hasil pendataan status tanah yang telah dilaksanakan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta rencana pelaksanaan pembangunan rumah layak huni untuk rakyat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah dan tentunya hal mendasari adalah tanah. Kami ingin tanah untuk lokasi pembangunan rumah ini gratis dan tentunya Kementerian ATR/BPN yang tahu datanya dimana saja," ujar Menteri Maruarar Sirait. <strong>BACA</strong>: <a href="https://urbancity.co.id/menteri-maruarar-sirait-temui-pimpinan-kpk-minta-dukungan-sistem-anti-korupsi-dan-legalitas-pemanfaatan-aset-negara/">Maruarar Sirait Temui Pimpinan KPK Minta Dukungan Sistem Anti Korupsi dan Legalitas Pemanfaatan Aset Negara</a> Maruarar menegaskan, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP ingin agar dalam penyelenggaraan pembangunan 3 juta rumah ini bisa dilaksanakan secara efisien dengan menggandeng semua pihak. Melalui kerjasama dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan mitra kerja secara bergotong royong tentunya pembangunan rumah bisa terlaksana dengan baik di lapangan. "Anggaran perumahan yang kami miliki memang terbatas tapi tidak membuat kami menyerah. Sudah banyak teman-teman pengusaha yang siap menyediakan tanah dan membangun rumah untuk rakyat," ujarnya. <strong>BACA</strong>: <a href="https://urbancity.co.id/sukseskan-program-3-juta-rumah-menteri-maruarar-ajak-konglomerat-ikut-membangun-perumahan-rakyat/">Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar Ajak Konglomerat Ikut Membangun Perumahan Rakyat</a><!--nextpage--> Dalam kesempatan itu, Menteri Maruarar juga berharap Menteri Nusron dapat mengumumkan data serta lokasi-lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah. Dengan adanya tanah yang clean and clear dan sesuai peraturan tentunya dapat mengurangi biaya pembangunan rumah. "Harga tanah itu sekitar 30-40 persen biaya pembangunan rumah. Kami berharap jika jaman Presiden Jokowi bisa membagikan sertifikat tanah maka Presiden Prabowo Subianto bisa bagi tanah dan rumah untuk rakyat. Terimakasih atas dukungan Menteri ATR/BPN yang langsung bergerak dan mendata tanah yang ada untuk mendukung 3 juta rumah," tandasnya. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku sudah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan Menteri PKP ke kantornya. Menurut Nusron, perumahan dan pertanahan ini sangat terkait dan dengan kolaborasi kedua kementerian maka Program 3 Juta Rumah harus bisa dijalankan sebaik mungkin. <strong>BACA</strong>: <a href="https://urbancity.co.id/menteri-maruarar-minta-dukungan-komisi-v-dpr-sukseskan-program-3-juta-rumah-untuk-rakyat/">Menteri Maruarar Minta Dukungan Komisi V DPR Sukseskan Program 3 Juta Rumah Untuk Rakyat</a> "Topik yang dibahas pasti tentang tanah. Meskipun Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) belum ngomong tapi kita sudah tahu maksudnya ke sini," ujar Nusron. Menteri Nusron menyatakan, pihaknya telah memiliki data lahan seluas 1,3 juta hektar yang memiliki potensi sebagai lahan pembangunan. "Untuk saat ini, ada potensi lahan seluas 1,3 juta hektar yang telah didata. Untuk kawasan perumahan dan kawasan permukiman sudah diidentifikasi di Mojokerto seluas 151 hektar di kawasan industri dan kondisi lahannya premium dan 6,9 hektar di Tangerang, Banten. Tinggal nanti diverifikasi lokasi desa dan lokasinya pastinya biar cetha (jelas)," katanya.<!--nextpage--> <strong>Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNO7qgww4Lu3BA?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid">GOOGLE NEWS</a></strong>
