Tanpa sinkronisasi data antar-yurisdiksi, upaya pelacakan aset dan pemulihan dana korban menjadi tantangan yang sangat berat, untuk mencegah penipuan.
Baca juga: OJK Restui Penggabungan BPR di Sumatera Barat untuk Perkuat Daya Saing dan Ketahanan Industri
OJK menekankan bahwa penanganan scams, fraud, dan pencucian uang harus dilakukan dalam satu kesatuan sistem untuk menutup celah pelarian dana ilegal.
Perwakilan UNODC, Zoelda Anderton, menegaskan urgensi kolaborasi dalam mempersempit ruang gerak jaringan kriminal di kawasan.
Menurutnya, tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian.
“Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara,” kata Zoelda.
Strategi Perlindungan Konsumen Masa Depan
OJK mendorong pendekatan whole-of-ecosystem yang melibatkan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta melalui trusted intelligence sharing.
Baca juga: OJK Perketat Manajemen Risiko Sektor Asuransi Kredit dan Penjaminan UMKM
Bagi Anda pengguna jasa keuangan, pergeseran pola pencegahan ini menjamin keamanan aset yang lebih proaktif.
Sistem keamanan melakukan deteksi dini sebelum dana sempat keluar dari sistem formal.
Pemerintah juga memperkuat kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).
Dengan tujuan, memastikan setiap platform pembayaran memiliki standar keamanan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat urban.
