Tarif Pajak Tetap 0,5 Persen, Menteri Maman: Aturan Baru Hapus Batas Waktu UMKM

URBANCITY.CO.ID – Di tengah ramainya perbincangan mengenai regulasi perpajakan terbaru, pemerintah membawa kabar melegakan bagi para pelaku usaha kecil. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM dipastikan tidak naik dan tetap bertahan di angka 0,5 persen. Ketentuan tersebut dikunci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang diundangkan pada 22 April 2026 sebagai langkah penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Menariknya, aturan anyar ini justru membawa angin segar berupa penghapusan batas durasi pemanfaatan insentif. Baca juga: PP 20/2026 Tekan UMKM, FINE Institute: Jangan Tukar Pajak dengan Lapangan Kerja “Bagi UMKM, tidak ada perubahan ataupun kenaikan pajak. Insentif pajak untuk UMKM tetap sebesar 0,5 persen. Yang membedakan, jika sebelumnya ada batasan waktu pemanfaatan fasilitas tersebut, kini tidak lagi dibatasi,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Rabu (3/6). Sasar WP Pribadi dan Tutup Celah Akal-akalan Korporasi Berdasarkan cetak biru PP Nomor 20 Tahun 2026, fasilitas istimewa tarif 0,5 persen ini dikhususkan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, PT Perorangan, serta koperasi yang berusia paling lama empat tahun pajak dengan plafon omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Langkah memperketat subjek penerima ini sengaja diambil pemerintah untuk menghentikan praktik akal-akalan perusahaan besar. Pada aturan lama, badan usaha seperti CV, firma, dan PT non-perorangan kerap menyalahgunakan celah dengan sengaja memecah konglomerasi mereka menjadi puluhan badan usaha mini demi menikmati tarif murah yang sejatinya hak pelaku UMKM. Baca juga: Transparansi Pajak Terbaik Dunia, Kemenkeu Salurkan Rp389 Triliun untuk UMKM Belajar dari pengalaman, banyak pihak memanfaatkan aturan ini padahal tidak berhak menggunakan tarif PPh Final UMKM. Perusahaan sering dipecah-pecah menjadi puluhan CV dan PT kecil agar tetap menikmati insentif pajak. "Ini tidak adil. Usaha dengan omzet besar tidak seharusnya menikmati fasilitas yang diperuntukkan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar,” beber Maman blak-blakan. Lewat skema baru ini, CV, firma, PT non-perorangan, dan BUMDes yang tidak masuk kriteria akan dialihkan ke tarif pajak normal sebesar 22 persen. Namun, agar tidak menimbulkan guncangan administrasi, pemerintah tetap membuka masa transisi. Badan usaha yang telanjur menggunakan tarif lama tetap diizinkan memakai tarif 0,5 persen hingga masa berlakunya habis secara alami. Baca juga: Sinar Mas Land Latih 300 UMKM Kuasai Promosi Berbasis AI dan Modal Bank Maman menjelaskan, tetap dibuka ruang transisi agar ada waktu untuk melakukan penyesuaian administratif. Pemerintah tidak serta-merta memberlakukan aturan baru tanpa memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk bersiap. "Terkait implementasi masa transisi, hal tersebut menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak,” urai Maman. Diskon Pajak dan Proteksi Omzet Mikro Pemerintah pun memastikan tidak melepas begitu saja badan usaha skala kecil. CV, firma, dan PT non-perorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap disuntik insentif berupa pemotongan tarif 50 persen dari tarif normal, sehingga secara efektif mereka hanya perlu membayar PPh sebesar 11 persen. Proteksi ekstra ketat juga diberikan kepada pelaku usaha ultra mikro. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengantongi omzet maksimal Rp500 juta per tahun, pemerintah memberikan pembebasan pajak secara mutlak alias dikenakan tarif efektif 0 persen. Terobosan paling fundamental dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 ini adalah pemberian kepastian usaha jangka panjang. Baca juga: Kemendag Fasilitasi UMKM InaExport Berburu Pasar di Tujuh Negara Mitra Jika pada aturan lama (PP 55/2022) hak tarif 0,5 persen ini dibatasi maksimal selama tujuh tahun sejak WP terdaftar, kini pembatasan waktu tersebut resmi dihapus selama syarat-syarat terpenuhi. “Petunjuk Presiden sangat jelas, yaitu menghadirkan kemudahan perpajakan yang bersifat permanen agar UMKM memiliki kepastian dan jaminan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang,” kata Maman. Sanksi Tegas Biaya Melawan Hukum Di samping urusan keadilan tarif, PP Nomor 20 Tahun 2026 juga menyelipkan klausul integritas bisnis yang sangat ketat. Regulasi ini menegaskan bahwa segala bentuk pengeluaran perusahaan yang terindikasi melawan hukum—mulai dari dana suap, gratifikasi pejabat, hingga aliran dana korupsi—diharamkan untuk dijadikan komponen pengurang penghasilan bruto dalam kalkulasi perhitungan pajak. Sebagai penutup, Menteri Maman berjanji jajarannya tidak akan melepas pelaku UMKM berjalan sendirian dalam mengadopsi aturan baru ini. Baca juga: Elnusa Pacu UMKM Bojonegoro Tembus Pasar Digital Lewat Program PESONA Kementerian UMKM bakal gencar mengawal implementasi lewat program edukasi pembukuan dan administrasi perpajakan yang ramah dan mudah dipahami. Ia menambahkan, pemerintah akan terus mendampingi UMKM agar mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik sekaligus memanfaatkan berbagai kemudahan yang telah disediakan. "Jika terdapat kendala, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal Direktorat Jenderal Pajak maupun melalui platform SAPA UMKM yang sedang kami siapkan,” pungkasnya menutup penjelasan. (*)

Tarif Pajak Tetap 0,5 Persen, Menteri Maman: Aturan Baru Hapus Batas Waktu UMKM

Artikel Populer

Kejar Swasembada Pangan, Kementan Kerahkan BRMP Kawal Bantuan di 38 Provinsi

Genjot Bisnis Menara dan Data Center, Lini B2B Telkom Indonesia Tumbuh Subur

Meteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah Sosialisasi BLK Komunitas

Mengenang 1 Juni: Sejarah Lahirnya Pancasila dan Makna Pentingnya Bagi Bangsa

Pulang dari Prancis, Presiden Prabowo Kantongi Investasi Jumbo Rp61,25 Triliun

ITDC Ajak Warga Benoa Bali Olah Sampah Organik Jadi Eco Enzyme Guna Pariwisata Berkelanjutan

Mediasi Kemenaker: Manajemen Indomaret dan Buruh Sepakati Opsi Libur Pengganti

Related Posts

Hanya 24 Jam Setelah Dicopot Prabowo, Dadan Hindayana Tersangka Korupsi BGN

Resmi Berompi Pink, Ini Rekam Jejak Anggaran Kontroversial Tersangka Dadan Hindayana

Kabar Gembira! Taspen Cairkan Gaji Ketiga Belas untuk 3,2 Juta Pensiunan ASN

Presiden Prabowo: Jangan Takut Perlawanan Koruptor Demi Transformasi

Add New Playlist