URBANCITY.CO.ID – Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES menggelar diskusi publik bertajuk “Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi”.
Acara ini menghadirkan sejumlah pakar, antara lain Profesor Didik J. Rachbini (Rektor Universitas Paramadina); Ahmad Khoirul Umam (Kaprodi Paramadina Graduate School of Diplomacy); Hendri Satrio (Dosen Universitas Paramadina); dan Fahmi Wibawa (Direktur Eksekutif LP3ES). Diskusi secara daring ini diselenggarakan Kamis (23/01/2025) dipandu oleh Joko Arizal, dosen Universitas Paramadina/LP3ES.
Didik J. Rachbini menyoroti pentingnya fungsi DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tengah dominasi koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo. “Jika parlemen tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka yang akan menjadi korban adalah demokrasi itu sendiri,” ujar Didik.
BACA: Disambut Resmi di Istana Kepresidenan India, Prabowo: Saya Sangat Merasa Terhormat
Hendri Satrio, menyatakan bahwa kondisi keuangan negara menjadi salah satu isu utama dalam 100 hari pemerintahan Prabowo. “Pidato-pidato Prabowo yang menyiratkan perlunya sumber dana tambahan, seperti pengusulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau amnesti bagi koruptor yang mau mengembalikan uang, menunjukkan adanya tekanan fiskal yang besar,” jelas Hendri.
Ia juga menyoroti bahwa program unggulan pemerintah saat ini sebagian besar bersifat spending, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara kebijakan yang berpotensi mendatangkan pemasukan, seperti kenaikan PPN 12%, justru dibatalkan.
