Hendri juga menyinggung hubungan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo yang dianggap sangat baik, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam transisi pemerintahan sebelumnya. Namun, hal ini memicu spekulasi mengenai kesinambungan program-program di era Prabowo dengan kebijakan Jokowi.
BACA: Selama 10 Tahun Jokowi Alokasikan Rp1.315,47 Triliun untuk PUPR, Anggaran Perumahan Paling Mini
Sementara itu, Fahmi Wibawa menggarisbawahi adanya indikasi pemusatan kekuasaan di pemerintahan baru. “Masih terlihat jejak pengaruh dari pemerintahan sebelumnya, dengan orang-orang lama yang masih berperan dalam kebijakan-kebijakan strategis,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam bidang pemberantasan korupsi, Prabowo masih menghadapi warisan sistem yang dianggap koruptif dari pemerintahan sebelumnya.
“Sebenarnya Prabowo punya modalitas atau bekal, di mata masyarakat telah timbul kesan dari idealisme Prabowo yang menganggap korupsi itu penyakit yang sangat merusak image Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Ahmad Khoirul Umam, menyoroti stabilitas politik yang berhasil dicapai dalam 100 hari pertama. “Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat approval masyarakat mencapai 80,9%, namun stabilitas ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi ideal karena masih adanya indikasi rekayasa politik di tingkat lokal,” kata Umam.
“Di balik stabilitas politik, terdapat indikasi rekayasa kekuasaan di tingkat lokal, seperti banyaknya kotak kosong dalam pilkada serentak dan meningkatnya praktik money politics. Adanya pergeseran kepentingan politik dengan PDIP yang mengklaim diri bukan sebagai oposisi melainkan mitra strategis pemerintah,” lanjut umam.
