URBANCITY.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memacu percepatan penyediaan hunian layak di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Melalui skema sinergi lintas sektor bersama PT Taspen (Persero) dan Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah pusat berkomitmen memberikan akses pembiayaan perumahan yang lebih luas, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam pertemuan strategis di Jakarta, Selasa, 21 April 2026, pria yang akrab disapa Menteri Ara ini menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci menghadapi tantangan geografis dan ekonomi dalam penyediaan rumah di daerah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Taspen sangat penting untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat penyediaan hunian layak,” ujar Maruarar Sirait.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Siapkan Pembangunan Rusun untuk Prajurit TNI AU di Lampung
Setiap Kabupaten Dapat 500 Unit
Salah satu langkah konkret yang diusung adalah peningkatan signifikan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Untuk tahun 2026, Kementerian PKP mematok kuota minimal 500 unit BSPS untuk setiap kabupaten dan kota di NTT.
“Tahun ini, setiap kabupaten/kota di NTT minimal mendapatkan 500 unit BSPS. Dengan total 22 kabupaten/kota, maka NTT memperoleh sekitar 11.000 unit BSPS. Ini bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah,” tegas Ara.
Ia berharap program ini tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga menjadi stimulan bagi pergerakan ekonomi lokal.
