URBANCITY.CO.ID – Pemerintah Indonesia tengah berpacu dengan waktu untuk membuka akses kepulangan bagi sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) menuju Gaza, Palestina. Upaya diplomasi dan evakuasi darurat terus digodok menyusul tindakan represif militer Israel di perairan internasional.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan, pemerintah bergerak cepat melakukan pendekatan berlapis kepada otoritas di berbagai negara transit. Langkah ini diambil demi menjamin kepulangan para relawan kemanusiaan tersebut ke tanah air tanpa hambatan birokrasi yang rumit.
“Situasi di lapangan masih sangat dinamis, keempat warga negara Indonesia yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan,” ujar Dudung dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026, seperti dikutip dari Antara.
Dudung membeberkan peta sebaran para WNI saat ini. Dari total sembilan orang, lima WNI dilaporkan telah ditahan oleh militer Israel pasca-penyergapan kapal. Sementara itu, empat WNI lainnya masih terombang-ambing di atas kapal yang berbeda di kawasan perairan Mediterania Timur.
Baca Juga :Â Respons Penangkapan Kapal Josef oleh Israel, Kemlu Siapkan Skema Darurat WNI
Skenario SPLP dan Siaga Medis di Empat Negara
Merespons situasi darurat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI langsung mengaktifkan jaringan diplomatiknya. Kemlu menginstruksikan empat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sekaligus yakni di Turkiye, Mesir, Italia, dan Yordania untuk masuk dalam status siaga satu.
Langkah taktis yang disiapkan antara lain menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Dokumen darurat ini disiapkan sebagai antisipasi jika paspor asli para WNI disita atau dimusnahkan oleh otoritas Israel saat penangkapan. Selain itu, posko kesehatan juga disiagakan di titik-titik transit potensial.
“Selanjutnya, perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian,” kata Dudung menambahkan.
Dudung memastikan seluruh perwakilan diplomatik Indonesia di negara-negara tersebut terus memantau pergerakan radar dan siap bergerak begitu menerima notifikasi resmi mengenai koordinat serta kondisi terkini para WNI. Perlindungan hukum dan fisik menjadi prioritas utama negara saat ini.
